Srinagar, Cyberthreat.id – Jaringan telepon darat di Kashmir, India, Sabtu (17 Agustus 2019) perlahan mulai dipulihkan sejak pemerintah India mencabut status khusus negara bagian itu pada 5 Agustus lalu.

Pemerintah Jammu dan Kashmir mengatakan bahwa pembatasan telah dicabut untuk 35 kantor dari 100 atau lebih kantor polisi di Kashmir.

Sebagian besar jaringan telepon rumah akan mulai berfungsi lagi pada Minggu (18 Agustus) malam. Di wilayah Jammu, yang sebagian besar beragama Hindu, layanan seluler telah dipulihkan di beberapa distrik.

Meskipun mengalami kelonggaran, situasi di Kashmir masih jauh dari normal, demikian seperti dikutip dari Reuters.

Namun, untuk internet dan jaringan seluler belum ada kepastian kapan akan dihidupkan lagi oleh pemerintah India.

Sementara itu, lebih dari 500 pemimpin dan aktivis politik atau komunitas masih ditahan, beberapa dari mereka telah diterbangkan ke penjara di luar negara.

Beberapa kendaraan pribadi mulai meninggalkan Srinagar, kawasan kota tua itu. Toko-toko masih tutup di daerah itu. Namun, jalur darat telah dipulihkan di beberapa daerah di Srinagar dan di sebuah distrik dekat bandara.

Untuk pertama kalinya sejak India mencabut hak Jammu dan Kashmir untuk kewenangan hukumnya sendiri, polisi menyangkal memberlakukan jam malam dalam dua minggu terakhi.

Selama 30 tahun terakhur, India telah memerangi pemberontakan di bagian Kashmir dan sedikitnya 50.000 orang telah tewas. Aktivis mengkritik keputusan pencabutan otonomi daerah tersebut karena bisa menyebabkan Kashmir teralienasi dan memicu perlawanan bersenjata.

Perubahan itu akan memungkinkan penduduk di luar negara itu membeli properti di Jammu dan Kashmir. Ini berarti pemerintah negara bagian tersebut tak bisa lagi melindungi penduduk setempat.

Pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan pencabutan status khusus Kashmir diperlukan untuk memastikan integrasi penuh ke India dan mempercepat pembangunan.

Langkah India telah meningkatkan ketegangan di perbatasan Kashmir antara India dan Pakistan. Pakistan mengatakan tiga tentaranya tewas dalam penembakan lintas-perbatasan pekan ini.

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan membahas krisis pada hari Jumat melalui telepon dengan Presiden AS Donald Trump, kata para pejabat Pakistan dan AS. Trump menegaskan kembali posisi AS bahwa Pakistan dan India yang bersenjata nuklir harus mengurangi ketegangan melalui "dialog bilateral," kata juru bicara Gedung Putih Hogan Gidley.

Pakistan telah berupaya menginternasionalisasi masalah ini, sedangankan India mengatakan sengketa wilayah harus diselesaikan secara bilateral dan menyebut situasi di sisi perbatasannya sebagai urusan internal.

Duta Besar India untuk India, Syed Akbaruddin, mengatakan keputusan mengenai status Kashmir adalah masalah internal dan bahwa negara berkomitmen untuk memastikan situasi tetap "tenang dan damai".

China mengusulkan agar Dewan Keamanan PBB mengeluarkan pernyataan tentang situasi di Kashmir, tetapi para diplomat mengatakan Amerika Serikat, Prancis, dan Jerman keberatan kemenangan bagi India. Pernyataan seperti itu telah disetujui oleh konsensus.