Jakarta, Cyberthreat.id – Ketua Pokja Industri Strategis dan Teknologi Komite Ekonomi dan Industri Indonesia (KEIN) Andri BS Sudibyo mengatakan, institusinya telah memberikan saran kepada Presiden RI Joko Widodo menyangkut pentingnya industri keamanan siber (cybersecurity).

Menurut Andri, Indonesia saat ini harus sudah memiliki industri cybersecurity sendiri. “Saat ini di Indonesia, pelaku industri cybersecurity hampir tidak ada. Para ahli sekarang hanya sebagai konsultan (cybersecurity),” ujar Andri saat ditemui Cyberthreat.id di kantornya di Jakarta, Selasa (13 Agustus 2019).

Sekadar diketahui, KEIN merupakan lembaga pemerintah yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2016. Salah satu tugas dan fungsinya langsung memberikan saran tindak strategis kepada presiden.

Menurut Andri, ada beberapa hal yang membuat industri cybersecurity belum bisa tumbuh di Indonesia meski pasar sudah terbuka sangat lebar. Permasalahan yang paling utama ialah sumber daya manusia, riset dan pengembangan, teknologi, dan regulasi.

Saat ini sistem pendidikan yang ada di Indonesia belum bisa memenuhi permintaan SDM yang memiliki kompetensi di bidang cybersecurity. Yang ada baru bidang informatika dan elektronika, tetapi itu masih tidaklah cukup.

“Kurikulum (pendidikan) untuk memenuhi kebutuhan SDM di bidang cybersecurity sedang kami buat. Beberapa waktu lalu, kami bertemu dengan tim cybersecurity dari Prancis, kami melihat kurikulumnya seperti apa,” tutur Andri.

Tak hanya itu, ia juga menekankan kepada lembaga-lembaga pemerintahan yang berkaitan dengan keamanan dan ketahanan nasional memberikan pendidikan cybersecurity. Tak ketinggalan, KEIN juga mendorong sejumlah perguruan tinggi, seperti UI, ITS, dan ITB untuk memiliki studi khusus mengenai cybersecurity.

“Kita lihat China, sejak tahun 1990-an, mereka menyekolahkan ribuan orang di bidang teknik keluar negeri dan sekarang mereka sangat maju dalam hal teknologi. Jadi, kita belum terlambat kalau kita mulai dari sekarang,” ujar dia.

Redaktur: Andi Nugroho