Jakarta, Cyberthreat.id - Di zaman peradaban digital kata literasi mengalami perubahan makna yang cukup luas. Jika zaman dulu sebuah negara diukur dengan seberapa banyak masyarakat yang bisa tulis baca, maka di zaman digital sebuah negara diukur dengan seberapa banyak masyarakat yang sudah terkoneksi internet.
Deputi Direktur Riset dan Pengembangan (R&D) Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Dian Permanasari, mengatakan salah satu pintu pembuka literasi digital adalah media sosial.
Terus bertambahnya pengguna Facebook, Instagram, Twitter sebenarnya membuka jalan literasi ke tahap yang lebih lanjut termasuk kolaborasi literasi secara online maupun offline.
"Saat masyarakat kita mendapatkan koneksi internet dan punya gadget, itu sebenarnya lebih banyak digunakan untuk media sosial," kata Dian dalam diskusi di Jakarta, Selasa (13 Agustus 2019).
Setelah mengenal media sosial, masyarakat akan masuk ke tahap filterisasi informasi. Banyaknya hoaks dan disinformasi, kata dia, secara tidak langsung mengajarkan masyarakat bagaimana beretika, berperilaku sekaligus mendidik.
Ujungnya, masyarakat akan terbawa untuk memanfaatkan internet demi kepentingan produktif seperti menciptakan bisnis atau bikin startup. Namun untuk sampai ke tahap ini perlu usaha literasi yang keras.
"Bekraf tidak mengajari dari A sampai Z tapi encourage (mendorong). Jadi acara yang kami gelar di daerah-daerah tidak hanya memberikan literasi dan informasi, tapi bagaimana menjadi inspirasi bagi orang lain."
Bekraf menargetkan literasi kepada pelaku usaha di daerah. Bekraf juga masuk ke kampus/institusi pendidikan untuk mempersiapkan generasi muda membuka matanya berkarya di era digital.
Bahwa masuk ke industri kreatif itu gampang dan hanya perlu modal ide. Sedangkan teknologi sudah banyak tersedia sehingga bagaimana orang menggunakan internet untuk berbisnis, menambah teman, menambah jaringan hingga keamanan berinternet perlu diberitahukan.
"Nah ke situ arah literasinya," ujar dia.
Ketua Harian Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Kuseryansyah, mengatakan setiap tahun UMKM butuh pinjaman Rp 1700 triliun sementara ketersediaan dana hanya Rp 7000 triliun. Kekurangan 1000 triliun, kata dia, bisa dijangkau melalui teknologi.
Ia mencontohkan salah satu kasus di NTT yang memiliki BPD (Bank Pembangunan Daerah) dengan ketersediaan banyak uang/modal, tapi tidak tahu cara menyalurkannya kemana.
"Makanya, literasi digital itu penting karena masyarakat yang tidak tersentuh modal bisa dijangkau jika ada internet," kata dia.
CEO platform Modal Rakyat, Stanislaus Tandelilin mengatakan sosialisasi adalah masalah paling berat. PR terbesar fintech, kata dia, tidak hanya penyaluran modal tapi adalah sosialisasi. Itu artinya literasi fintech masih sangat rendah.
"Literasi pelan-pelan, enggak bisa buru-buru. Strateginya online dan offline dimana kami juga ingin mendidik orang untuk menjadi pemberi modal," kata dia.
Modal Rakyat pada awalnya gencar melakukan literasi digital menggunakan media sosial hingga sosialisasi lewat blog yang berfungsi memberikan informasi. Perlahan-lahan, ketika traffic sudah naik, maka orang akan mencoba Googling yang datanya bisa didapatkan.
"Setelah itu kami langsung offline dengan turun ke lapangan," ujarnya.
Modal Rakyat sudah memiliki 30 ribu orang pendana untuk para UMKM. Sejauh ini dana tersebut telah disalurkan ke 2000 unit UMKM terutama untuk wilayah Indonesia Timur.
Share:
