Batam, Cyberthreat.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pusat Penerangan (Puspen) menyatakan kesiapannya mendukung  Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berbasis online dengan aplikasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat).

Saat ini layanan SP4N LAPOR dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Kolaborasi dan koordinasi antara Kemendagri dan Kementerian PANRB termasuk sebagai infrastruktur digital milik pemerintah yang sedang mempersiapkan diri menuju e-government.

Kepala Puspen Kemendagri, Bahtiar, mengatakan penanganan pengaduan yang efektif akan memberikan penyelesaian/solusi bagi masyarakat serta berkontribusi langsung terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat fungsi pelayanan publik.

"Prinsipnya, kami mendukung SP4N LAPOR," kata Bahtiar saat membuka Rapat Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Informasi Publik di Ballroom Cendrawasih, Golden View Hotel, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (8 Agustus 2019).

Dukungan Kemendagri terhadap sistem pengaduan yang terintegrasi dan terpusat harus dipenuhi dengan kesiapan sistem dan Pemerintah Daerah (Pemda), terutama Pemda yang telah memiliki aplikasi atau layanan pengaduan tersendiri.

"Kedepan, sistem pengaduan kita akan terintegrasi dengan SP4N LAPOR, makanya perlu ada kesiapan terutama bagi Pemda yang telah memiliki aplikasi sendiri, termasuk nanti SaPA (Sarana Pengaduan dan Aspirasi (SaPA) Kemendagri juga akan beralih ke SP4N LAPOR," ujarnya.

Bahtiar berharap penanganan pengaduan diharapkan jauh lebih efektif dan efisien secara online sehingga pelayanan dapat dilakukan secara maksimal.

Pemanfaatan SP4N-LAPOR Juga dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, mengurangi konflik sehingga membantu terciptanya rasa aman di tengah-tengah masyarakat.

Kemendagri menyatakan akan terus mengembangkan koordinasi dan kolaborasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam efektivitas dan efisiensi SP4N LAPOR.

Secepatnya diharapkan seluruh sistem pengaduan pelayanan publik milik pemerintah daerah baik Provinsi, Kabupaten dan Kota dapat terhubung atau terintegrasi dengan SP4N yang saat ini dikelola penuh Kementerian PANRB.