Jakarta, Cyberthreat.id - Blackout (listrik padam total) yang dialami Jakarta, Banten, Jawa Barat dan sekitarnya pada Minggu (4 Agustus 2019) kembali membuka pemikiran publik bahwa pentingnya keamanan siber di era digital. 

Listrik adalah salah satu kebutuhan primer di era informasi dan teknologi yang semuanya dikendalikan dengan komputerisasi untuk memudahkan kehidupan manusia.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah memetakan 10 sektor rawan serangan siber untuk masa yang akan datang. 

Semua sektor tersebut dinamakan Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional (IIKN) yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Di tengah kehidupan manusia yang semakin lekat dengan teknologi tentu sangat membutuhkan keamanan, kenyamanan dan ketahanan.

"Kami sudah bertemu semua stakeholder, kami sudah petakan semua, profile dan posturnya seperti apa sehingga inilah yang nanti menjadi kekuatan kita bersama untuk dikapitalisasi menjadi kekuatan nasional," kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Proteksi BSSN, Agung Nugraha, kepada Cyberthreat.id beberapa waktu lalu.

Berikut sektor IIKN:
1. Sektor Penegakan Hukum 
2. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (termasuk di dalamnya listrik)
3. Sektor Transportasi 
4. Sektor Keuangan dan Perbankan
5. Sektor Kesehatan
6. Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi
7. Sektor Pertanian
8. Sektor Pertahanan dan Industri Strategis
9. Sektor Layanan Darurat
10. Sektor Sumber Daya Air

Agung mengatakan semua negara telah mempersiapkan konsep keamanan dan ketahanan siber. Fakta ini ditemukan Agung saat menghadiri Shangri-La Dialogue pada 31 Mei - 2 Juni 2019 di Singapura.

Shangri-La Dialogue adalah semacam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pertahanan Asia yang dihadiri sekitar 50 negara, termasuk Amerika Serikat dan China, dimana para menteri berdebat tentang keamanan paling mendesak di kawasan serta mencari solusi baru bersama.

Di situ, kata Agung, sangat ditekankan bahwa persoalan cyber security dan cyber threat yang tengah menjadi pembicaraan global dan on demand merupakan kerja sama antar berbagai lembaga/instansi pemerintah. 

"Jadi ini tidak sendirian karena BSSN juga akan bergantung kepada mitra/instansi seluruh pemerintahan karena serangan yang lebih luas membutuhkan kewaspadaan seluruh pemerintah," kata Agung.

Shangri-La Dialogue 2019 digelar di Singapura yang mengesahkan Cybersecurity Act pada Februasi 2018. Di situ disebutkan bahwa keamanan dan ketahanan merupakan pekerjaan bersama yang meminta UU mengharuskan pemilik sistem komputer terlibat dalam menyediakan layanan penting.

"Seperti keamanan nasional atau hubungan luar negeri, melaporkan insiden keamanan siber serta melakukan penilaian risiko, tapi wajib bekerja sama dengan industri teknologi, akademisi untuk menemukan celah keamanan siber dan seperti apa tantangannya di masa depan."