Jakarta, Cyberthreat.id - Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Rickynaldo menyebutkan terdapat sekitar tujuh tindak pidana yang bisa terjadi di Financial Technology (Fintech) ilegal.

Semua tindak pidana tersebut bisa dijerat dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang salah satunya tujuannya menjerat Fintech ilegal.

"Itu yang bisa kita jerat di pasal-pasal yang terangkum dalam UU ITE," kata dia di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (2 Juli 2019).

Adapun ketujuh tindak pidana tersebut adalah:

1. Penyadapan/pencurian data
2. Penyebaran data pribadi
3. Pengiriman gambar porno
4. Pencemaran nama baik
5. Pengancaman
6. Manipulasi data
7. Akses Ilegal

Kombes Rickynaldo mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dan cerdas dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi. Fintech, kata dia, adalah bagian dari luasnya digital ekonomi yang kini menjadi gaya hidup sebagian besar masyarakat termasuk penggunaan media sosial.

"Untuk itu sebaiknya kita hindari yang ilegal ini."

Ada beberapa persoalan yang akan muncul di Fintech ilegal. Sebagian besar servernya berada di luar negeri. Akibatnya Kepolisian tidak bisa berbuat banyak, sedangkan Fintech ilegal itu meminta data pribadi pengguna.

"Itu servernya banyak yang di luar negeri, sementara yang ada di Indonesia hanya 20 persen. Kalau kami hitung server yang ada di Indonesia dengan perkembangan Fintech tahun 2019, itu sudah mulai banyak diisi Fintech legal."

Saat ini Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri baru menangani 7 tindak pidana Fintech. Jumlah itu menandakan Kepolisian menemui kesulitan termasuk laporan dari pengguna/korban. Kombes Rickynaldo menegaskan bahwa kasus Fintech merupakan delik aduan.

"Sehingga para korban harus datang atau menunjuk kuasanya membuat laproan. Sampai saat ini kendalanya adalah para peminjam ini tidak mau melaporkan secara langsung atau menunjuk kuasanya membuat laporan ke Polisi."