Jakarta, Cyberthreat.id - SAFEnet, lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada isu hak-hak digital, mengapresiasi atas tindakan pengguna Twitter, Samuel Christian H (@hendralm) yang mengungkap modus jual beli data pribadi di media sosial.

Koordinator Regional SAFEnet Damar Juniarto mengatakan, temuan Hendra di sebuah grup Facebook dinilai sangat baik sebab hal tersebut menunjukkan mulai tumbuh kesadaran masyarakat berkaitan dengan keamanan data pribadi.

Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemerintah lainnya, kata dia, juga harus lebih responsif terhadap laporan dari masyarakat menyangkut jual beli atau penyebaran data kependudukan.

Yang penting, menurut dia, adalah "Jangan sampai laporan Hendra membuat ia terjerat dengan UU ITE,” ujar Damar di Jakarta, Kamis (1 Agustus 2019).

Ia juga meminta Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri untuk rutin memberikan literasi kepada masyarakat tentang data pribadi, khususnya data kependudukan.

"Masih banyak masyarakat yang tidak memahami bagaimana pentingnya untuk melindungi data pribadinya," kata dia.

Hal lain juga mesti dilakukan pemerintah, kata dia, pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi yang dinilai mampu melindungi masyarakat di tengah era tekonologi informasi yang terus berkembang. 

Di akun Twitter-nya, sebelumnya Hendra mengungkapkan adanya praktik jual beli data pribadi di sebuah grup Facebook bernama Dream Market Official. Grup tersebut dibuat oleh Darknet ID dan saat ini telah berganti nama.

Setelah twit itu ramai diperbincangkan dan dibuat media massa, pada Selasa lalu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo kepada pers menuturkan, bahwa Ditjen Dukcapil telah membuat laporan terkait masalah pencemaran nama baik institusinya. Sebab, konten yang disebarkan di media sosial mengenai praktik jual beli data itu telah mendiskreditkan Ditjen Dukcapil.

Namun, Direktur Jenderal Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh, membantah institusinya melaporkan Hendra ke kepolisian.

“Tidak benar kami melakukan pelaporan terhadap pemilik akun atas nama Hendralm. Yang benar kami melaporkan soal kasus penjualan data pribadi di grup Facebook yang ditemukan oleh Hendralm dan sudah resmi dilaporkan sejak 30 Juli 2019,” ujar Zudan, kemarin.

Ia mengapresiasi yang dilakukan Hendra melalui akun Twitter-nya. “Ia berjasa membuka masalah jual beli data nomor telepon, NIK, KK, dan data yang berkaitan dengan kependudukan,” tutur Zudan.

Sejak kasus itu diungkap ke publik, kata Hendra, dirinya telah dikeluarkan dari grup Facebook itu.

Hendra sendiri tak menyebut bahwa kebocoran data itu akibat kesalahan Disdukcapil. Dalam sejumlah cuitannya, Hendra meminta pihak terkait menindaklajutinya sebab data pribadi itu rentan disalahgunakan.

“Hey @DivHumas_Polri @kemkominfo @rudiantara_id plis baca ini dan tindak lanjuti. Kasus kayak gini jangan diskip plis. Ini data kita yang sifatnya rahasia malah bocor dan dipakai untuk kriminal. Ayo dong serius tanggapi ini. Dari tadi banyak yang mention tapi kalian gak notice sama sekali,” tulis Hendra.

Ia mencontohkan, data itu bisa dipakai untuk mengajukan kredit online lewat aplikasi tanpa verifikasi tatap muka. Apalagi, ada yang menjual foto selfie sambil memegang e-KTP yang biasanya dapat digunakan sebagai verifikasi bukti kepemilikan KTP.

Redaktur: Andi Nugroho