Jakarta,Cyberthreat.id -  Hendra Hendrawan, lewat akun Twitter @hendralm menarik perhatian publik setelah mengungkapkan praktik jual beli data Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP elektronik (eKTP) dan Kartu Keluarga (KK) di media sosial. Hendra pun memaparkan modus dari mana data-data tersebut diperoleh oleh pelaku.

Menurut Hendra, kasus jual beli data tersebut, berwal dari keisengan untuk bergabung di salah satu Group Facebook Dream Market Official. Group Facebook tersebut memiliki 71 ribu anggota. Group Facebook tersebut, ternyata dimanfaatkan anggotanya untuk jual beli data pribadi.

Setelah kasus ini viral, Group Facebook tersebut, akhirnya mengubah pengaturan, dari tertutup menjadi rahasia.

“Jadi thread saya di Twitter itu,  awalnya iseng doang.  Karena nemu itu (Jual beli data pribadi di Facebook). Karena,  banyak info-info yang menurut saya penting, saya terusin aja. Dijadiin thread. Tetapi itu awalnya thread biasa. Cuma ada yang nanyain, datanya buat apa? Yah udah saya lanjutin buat terusin,” kata Hendra, ketika ditemui di Jakarta, Kamis, (1 Juli 2019).

Hendra menjelaskan, berdasarkan pengamatan dirinya usai bergabung dengan group tersebut, setidaknya ada lima jalur bagaimana data tersebut dapat diperoleh pelaku.

Pertama, modus penipuan melalui spam SMS. Pelaku menawarkan pinjaman online. Jika tertarik, maka harus disertakan dengan KTP, NIK, serta foto selfie yang dikirim kepada pihak yang menawarkan pinajam online tersebut.

“Dapat dari spam SMS gitu. Pura-pura nawarin pinjaman online. Ternyata itu bohongan,” ujar Hendra.

Kedua, data-data tersebut didapatkan pelaku melalui aplikasi OLX, dan Carousell. Pelaku atau oknum pura-pura menjadi sebagai pembeli di situs jual beli online tersebut.

 “Nanti pura-pura jadi pembeli terus minta data diri kita.  Kalau kita enggak percaya, nanti tukeran data dirinya, padahal data dirinya itu diambil juga. Enggak tau dari mana,” tambah Hendra.

Ketiga,  data-data terssebut  didapatkan dari modus lamaran kerja di situs jual-beli online yang juga terdapat fitur lowongan pekerjaan. Bahkan, kata Hendra, modus tersebut dilakukan oleh akun yang sudah diverifikasi.

“Kalau di lowongan perkejaan, saya lihat akunnya justru akun yang sudah ada tanda bintangnya. Waktu itu ada 180 iklan. Itu dari satu akun. Nanti, kita pura-pura ngelamar, nanti dikasih link, google form, di situ kita disuruh ngisi data diri kita, foto selfie,” ungkap Hendra.

Keempat,  data-data tersebut didapat melalui aplikasi palsu Cek KTP yang tersedia di Google Play Store. Aplikasi palsu tersebut bukan milik official pemerintah, tetapi memang sengaja dibuat untuk mengumpulkan data pribadi.

 “Ada aplikasi di play store, namanya cek KPT. Itu bukan official dari pemerintah, itu memang aplikasi buat scan, ngambilin data diri kita,” jelas Hendra.

Kelima, pelaku mendatangi kampung-kampung, lalu menyamar sebagai petugas dari pemerintah untuk memberikan bantuan atau membagi sembako. Syaratnya, cukup memberikan data KTP dan foto selfie.

“Ada orang ke kampung-kampung, pura-pura membawa sumbangan dari pemerintah, bawa sembako. Nanti orang yang terima harus selfie pake KTP. Difotoin KKnya dan KTPnya,” kata Hendra.

Bahkan, modus ini juga terjadi di kampus. Di kampusnya Hendra, bahkan ada petugas resmi dari satau aplikasi pinjaman kredit yang mendatangi mahasiswa. Lalu, meminta data diri mahasiswa, lalu foto selfie pake KTP. Pelaku bahkan, hanya memberikan reward berupa pulsa Rp 25 ribu.

“Saya lupa itu orang dari mana. Tetapi mesti dicek lagi. Kejadian itu sekitar 1 tahun lalu, datang ke kampus, minta data diri gitu, ditulis, terus KTP difotoin, selfie sama KTP, cuman dikasih pulsa Rp 25 ribu,” ungkap Hendra.

Selain melalui thread di twitter, modus-modus ini Hendra sampaikan langsung ke Direktur Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh sebelumnya.

Lalu, mereka bertemu di Pusdiklat Kepemimpinan LAN-RI, Jalan Administrasi II No. 24, Pejompongan, Jakarta Pusat.

"Di sana saya jelasin gitu dari mana data-data jual beli KTP dan NIK. Jadi data itu, bukan dari pemerintah,” kata Hendra.

Hendra juga menghimbau kepada masyarakat supaya lebih awareness terkait data-data pribadi. Dia menyarankan, supaya tidak menyebarkan di media sosial. Tetapi, media sosial dipakai untuk memberikan informasi terkait pentingnya data pribadi.

“Buat masyarakat, saya ajak supaya mengedukasi masyarakat yang lain, lewat sosial media. Karena sekarang ini kan banyak juga, yang upload identitas di media sosial. Kayak anak-anak yang baru dapat KTP, mereka upload di instastories. Nah, sebaiknya media sosial dipakai untuk saling megedukasi,” tegas Hendra.