Jakarta, Cyberthreat.id - Chairman lembaga keamanan siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha, menilai Decacorn maupun Unicorn yang beroperasi di Indonesia harus mendapat perlindungan melalui regulasi. Regulasi, kata dia, tidak hanya melindungi korporasi tapi juga seluruh konsumen, instansi pemerintah dan rakyat Indonesia.

Saat ini tengah ramai diperbincangkan bahwa Decacorn maupun Unicorn di Tanah Air mendapat investasi dari luar negeri. Kondisi itu, kata Pratama, sulit dihindari karena memang dana yang dibutuhkan sangat besar. Sementara pemilik modal besar di Indonesia tidak siap untuk terjun di bisnis/industri di ruang cyber.

"Dari sisi investasi jelas kedatangan mereka sangat diperlukan. Namun pemerintah harus mengimbangi dengan regulasi yang kuat agar kita tidak hanya jadi pasar dan tambang data bagi investor asing," kata Pratama kepada Cyberthreat.id, Rabu (31 Juli 2019).

Ada beberapa catatan yang ditekankan Pratama terkait regulasi di ruang siber. Pertama, penggunaan sumber daya manusia (SDM) dalam negeri harus dibela dan diejawantahkan pemerintah dengan regulasi yang mendukung dan melindungi.

Kedua, porsi barang dalam negeri yang diperdagangkan juga patut diperhatikan dengan serius. Jangan sampai mayoritas barang dan jasa di e-Commerce adalah produk luar negeri sehingga uang lari keluar terus menerus sementara Rakyat Indonesia tidak mendapatkan manfaat.

"Paling tidak, ada Big Data yang bisa juga dimanfaatkan pemerintah," kata Pratama.

Pratama mencontohkan Big Data alur kunjungan wisata yang dimiliki Traveloka. Ia menilai Traveloka memiliki data lebih dalam dan jauh lebih kuat dibanding Kementrian Pariwisata. Traveloka juga punya data yang mendalam dan real time tentang tren dan kebiasaan apa yang disukai masyarakat/konsumen.

"Tentu data tersebut harus juga dimanfaatkan untuk membangun industri dalam negeri, ini langkah jangka panjang yang perlu diatur."

Pratama juga bicara soal keamanan dan kedaulatan negara di ruang cyber. Menurut dia, persoalan ini perlu kajian mendalam dari seluruh pihak. Kedatangan modal asing, tegas dia, adalah satu hal baik. Namun bila ingin panjang usianya dan tentu Unicorn itu dituntut punya kantor serta data center di Indonesia.

"Tidak hanya infrastruktur, regulasi yang mendukung keamanan siber juga harus kuat."

Keberadaan data center di dalam negeri memang jauh lebih bisa dikontrol sehingga datanya tidak disalahgunakan. Namun pertanyaan terbesar apakah para investor asing bersedia membawa uang sekaligus membangun data center di Indonesia.

"Itu PR berat pemerintah," ujarnya.