Jakarta, Cyberthreat.id - Ditjen Dikcapil Zudan Arif mengatakan telah menggandeng Bareskrim Polri dan Kementerian Kominfo untuk mengamankan data kependudukan. Ia mengatakan Undang-undang Administrasi Kependudukan sudah ada perlindungan data pribadi seperti larangan keras supaya data tidak boleh digunakan di luar keperluannya.

"Nah, untuk mengatasi kebocoran data itu kami berkoordinasi dengan Bareskrim dan Kominfo," kata Zudan di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (30 Juli 2019).

Zudan menegaskan bahwa proses penyalahgunaan data, baik melalui medsos maupun melalui media yang lain bisa segera dilacak. Prinsipnya, kata dia, adalah negara harus bisa memberikan rasa tenang  dan rasa tenteram kepada masyarakat.

"Kami pastikan. Kami sudah cek semuanya, tidak ada dari internal. Dan yang mungkin kebocoran itu terjadi dari berbagai medsos karena banyak sekali kartu keluarga dan KTP-el. Kalau di klik, ketik itu akan keluar datanya. Bisa jadi ada pemulung data di sana," ujarnya.

UU Perlindungan Data Pribadi

Zudan mengatakan pihaknya juga sangat menanti undang-undang perlindungan data pribadi (UU PDP) yang merupakan usulan pemerintah. Menurut dia, sekitar 32 aturan mengenai data pribadi yang tercecer di berbagai peraturan dan perundang-undangan bakal disatukan dalam satu undang-undang yang fokus dan khusus yakni UU PDP.

"Sehingga peraturan itu sinkron dan tidak ada pertentangan."

Ada beberapa hal yang ditekankan dalam sinkronisasi tersebut. Pertama, pengumpulan datanya harus benar. Kedua, penyimpanan datanya harus benar. Ketiga, pemanfaatan datanya harus benar sehingga masyarakat yang datanya sedang digunakan itu dia mengerti/paham datanya sedang dipakai.

Zudan menegaskan bahwa berbagai lembaga pemerintah maupun swasta tidak boleh menggunakan data kependudukan atau data pribadi kecuali sedang bertransaksi dengan orangnya.

"Jadi misalnya bank boleh membuka data X kalau X bertransaksi dengan bank. Atau Asuransi boleh membuka data Z bila Z sedang bertransaksi dengan orang yang bersangkutan," ujarnya.