Jakarta, Cyberthreat.id – Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh, meminta masyarakat agar tidak mudah mengunggah data kependudukan, seperti KTP-el, kartu keluarga, atau kartu identitas anak (KIA) ke media sosial.

Menurut dia, data yang diunggah di medsos itu akan muncul dalam mesin pencari Google sehingga mudah disalahgunakan bahkan diperjualbelikan oleh para “pemulung data”.

“Sekadar contoh, ketik ‘KTP elektronik’ di Google, dalam sekedipan mata (0,46 detik) muncul 8.750.000 data dan gambar KTP elektronik yang gambarnya tidak diblur sehingga datanya terpampang atau terbaca dengan jelas. Begitu juga ketika ketik clue ‘Kartu Keluarga’ di Google, dalam waktu 0,56 detik muncul tak kurang 38.700.000 hasil data dan gambar KK,” jelas Zudan di Jakarta, Sabtu (27 Juli 2019) seperti dikutip dari Setkab.go.id, Senin (29 Juli).

Bahkan, lanjut Zudan, masyarakat pun dengan enteng menyerahkan copy KTP-el, KK untuk suatu keperluan, seperti mengurus SIM dan lainnya melalui biro jasa.

“Data KTP-el dan Nomor HP kita itu sudah kita sebarluaskan sendiri saat masuk hotel, perkantoran, dan lain-lain. Tak ada jaminan data tadi aman tidak dibagikan ke pihak lain sehingga muncul banyak penipuan,” kata Zudan.

Begitu juga ketika mengisi ulang pulsa di konter atau warung kerap diminta menulis sendiri nomor HP di sebuah buku. Data Nomor HP di buku tadi ternyata laku dijual dan ada pembelinya.

Klaim Database Aman

Zudan juga mengklaim data kependudukan,  seperti KTP-el, KK, atau KIA yang banyak beredar dan diperjualbelikan bukan data kependudukan yang berasal dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

“Saya pastikan data kependudukan yang dijualbelikan itu bukan berasal dari Dukcapil. Saya juga ingin memastikan bahwa data NIK serta KK tersimpan aman di database Dukcapil dan tidak bocor seperti dugaan masyarakat,” kata Zudan.

Pernyataan tersebut menanggapi praktik jual beli data NIK, KTP-el, dan KK oleh sebuah grup tertutup Dream Market Official yang viral hari-hari ini.

Menurut Zudan, sistem pengamanan data center Dukcapil dibuat berlapis, harus melalui tiga kali tahapan pindai sidik jari untuk masuk ke data center. Dukcapil juga menggunakan jalur VPN saat berhubungan dengan operator. “Jadi, kalau bocor dari dalam sangat kecil kemungkinannya,” ujar dia.

Yang paling memungkinkan, menurut dia,  adalah penyalahgunaan data yang beredar luas di internet dan dikumpulkan serta diolah oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan. Apalagi UU Perlindungan Data Pribadi saat  ini masih dibahas pemerintah, kata dia, sehingga penyalahgunaan data kependudukan via medsos jadi sangat liar.