Washington, Cyberthreat.id – Komite Intelijen Senat Amerika Serikat menuding sistem pemilihan umum (pemilu) di seluruh AS atau 50 negara bagian telah menjadi sasaran peretas Rusia.

Jumlah sasaran tersebut meningkat dari 2017. Saat itu, Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) secara resmi mengakui bahwa ada 21 negara bagian menjadi sasaran hacker, demikian tulis The Verge, Jumat (26 Juli 2019).

Laporan terbaru pada April lalu, DHS dan FBI mengindikasikan bahwa peretas Rusia berupaya membobol infrastruktur pemilu di negara bagian.

“Tidak jelas seberapa yakin Komite Intelijen Senat bahwa Rusia sedang menyelidiki setiap negara bagian dan apa buktinya,” tulis The Verge yang menyangsikan laporan itu karena sebagian dalam kondisi dihilang. (Baca dokumen laporan PDF)

Laporan itu bertajuk “Report of theSelect Committee on Intelligence United States Senate on Russian Active Measures Campaigns And Interference in the 2016 U.S. Election. Volume 1: Russian Efforts Against Election Infrastructure With Additional Views.”

Dalam dokumen itu disebutkan, Komite telah melakukan penyelidikan sejak 2017-2019 dan menerima kesaksian dari petinggi Komisi Pemilihan Umum negara bagian, pejabat pemerintahan masa Presiden Barack Obama, dan komunitas intelijen.

Laporan itu juga menyebutkan bahwa Rusia sebenarnya bisa merusak sistem pemilu jika mereka mau. “Aktor siber Rusia berada dalam posisi menghapus atau mengubah data pemilih,” tulis laporan itu.

Sayangnya dalam dokumen itu, pemerintah AS tidak menyebutkan sejauh mana bukti-bukti yang dimiliki bahwa Rusia benar-benar dalam posisi bisa merusak data pemilih. Tidak ada bukti bahwa peretas mengakses mesin e-voting secara aktual.

Peretas Rusia tampaknya, tulis The Verge, menargetkan sistem registrasi para pemilih dan basis data (database) pemilihan. Akan tetapi, hal itu tidak berarti mesin e-voting tidak rentan juga. Bahkan, dalam laporan Mueller juga menunjukkan, bahwa perusahaan mesin e-voting juga menjadi target dari intelijen Rusia (GRU Rusia).

Robert Mueller adalah seorang pengacara AS yang menjabat sebagai Direktur Biro Investigasi Federal (FBI) pada 2001-2013. Pada Mei 2017, ia diangkat menjadi jaksa khusus untuk menyelidiki keterlibatan Rusia dalam Pemilu AS 2016.

Hasil dari penyelidikan itu, timnya menyimpulkan tidak cukup bukti untuk mendakwa Presiden AS Donald Trump atau anggota tim suksesnya telah bersekongkol dengan Rusia untuk pemenangan pilpres.