
bssn.go.id
bssn.go.id
Cyberthreat.id - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia bekerja sama dengan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta mengadakan CNI Collaboration in Crisis Handling Workshop.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aston Pontianak Hotel & Convention Center, Pontianak, Kalimantan Barat pada Selasa-Rabu (21-22/11/2023).
Worskshop ini menampilkan 8 (delapan) narasumber yang kompeten dari BSSN maupun pihak Kedutaan Inggris serta diikuti oleh lebih dari 25 (dua puluh lima) peserta yang terdiri dari perwakilan sektor pemerintahan, kesehatan, transportasi, keuangan, teknologi informasi komunikasi, industri yang ada di Pontianak serta perwakilan dari BSSN.
Workshop ini diarahkan untuk memberikan pengalaman praktis dan keterampilan kepada para pemangku kepentingan, termasuk pihak pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas, dalam mengelola insiden siber.
Melalui skenario krisis siber yang realistis dalam bentuk tabletop exercise, peserta dapat belajar bagaimana mengidentifikasi langkah-langkah strategis untuk menemukan solusi yang efektif.
Workshop ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kesiapan Indonesia dalam menghadapi tantangan keamanan siber yang terus berkembang.
Christyanto Noviantoro perwakilan dari Direktorat Strategi Keamanan Siber dan Sandi BSSN membuka kegiatan workshop yang diikuti oleh sektor Infrastruktur Informasi Vital yang ada di daerah Kalimantan Barat.
Christyanto saat membacakan sambutan dari Direktur Strategi Keamanan Siber dan Sandi BSSN menyampaikan Penyelenggaraan Workshop Collaboration in Handling a Cyber Crisis ini merupakan wujud kolaborasi antara BSSN dengan Pemerintah Inggris, melalui Indo-Pacific Cyber Programme.
“Workshop ini dirancang untuk membentuk kesamaan pandangan dan pemahaman terhadap Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023,” kata Christyanto.
Penyelenggaraan workshop ini menjadi salah satu upaya membentuk kesadaran keamanan siber sekaligus mendukung terlaksananya implementasi Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber.
Kegiatan ini ditujukan kepada para peserta workshop yang berasal dari sektor Infrastruktur Informasi Vital untuk mendapatkan pengalaman praktis dan keterampilan dalam mengelola insiden siber dan mencegah eskalasinya agar tidak berpotensi menjadi krisis siber.
“Melalui workshop ini nantinya dapat memahami protokol komunikasi dan penghitungan kerugian melalui skenario krisis siber yang realistis, yang akan memberikan pengalaman bagaimana menentukan langkah strategis guna menemukan solusi yang efektif,” tuturnya.
Adviser IPCP Kedubes Inggris Devi Zega sebagai perwakilan Kedutaan Besar Inggris menyampaikan kegiatan CNI Collaboration in Crisis Handling Workshop merupakan bentuk Kerja Sama Indonesia – Inggris dalam program Pembangunan Kapasitas Keamanan Siber untuk Indonesia yang akan berjalan sampai 2025.
Selanjutnya terdapat paparan sosialisasi Perpres 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber oleh Tomy Prihananto. Ia menyampaikan peran organisasi dalam pelaksanaan manajemen krisis siber dimana hal tersebut sejalan dengan kegiatan workshop yang dilaksanakan.
Kegiatan pada hari pertama itu peserta mendapatkan pelatihan mengenai cyber crisis communication protocols yang dibawakan oleh Gareth Oliver-Abell serta Assessing and Reporting the impact of damage and losses yang disampaikan oleh Nikhil Bansal. Selanjutnya di hari kedua diadakan tabletop exercise oleh Jason Cade.
Dengan dilaksanakannya kegiatan workshop ini, BSSN yakin bahwa Implementasi Perpres 47 Tahun 2023 khususnya penyelenggaraan manajemen krisis siber yang efektif akan memberikan manfaat besar bagi kepentingan kehidupan bernegara.
Melalui kerangka kerja yang solid dan koordinasi yang baik semua pemangku kepentingan baik dari pihak pemerintah, industri, akademisi dan komunitas, kita dapat dengan cepat mendeteksi, merespon, dan memulihkan diri dari serangan siber yang berpotensi mengancam kehidupan bernegara.[]
Share: