Cyberthreat.id - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyelenggarakan acara Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Kajian Dampak Penilaian GCI Bagi Perkembangan Keamanan Siber Nasional. Acara tersebut dibuka oleh Direktur Strategi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Sigit Kurniawan di the Grove Suites, Jakarta pada Senin (6/11/2023).

FGD itu dihadiri oleh Tim Penyusun Kajian Dampak GCI BSSN, Tim Tenaga Ahli, beserta undangan yang mewakili berbagai sektor pemerintah, praktisi, akademisi dan pelaku usaha. Antara lain hadir perwakilan dari BSSN, Bappenas, Kemenhan, IWCS, Indonesia Honeynet Project, UI, STEI ITB, SGU, Garuda Solusi Kreatif, Grab Indonesia, serta Huawei Indonesia.

Dalam sambutannya Direktur Sigit menyampaikan bahwa dinamika perkembangan keamanan siber sangat luas dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Aspek security atau keamanan siber menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan.

“Dalam hal ini Indonesia mengukur keamanan sibernya melalui Global Cybersecurity Index (GCI) yang merupakan turunan dari International Telecommunication Union (ITU),” ujar Direktur Sigit.

Menurut Sigit, pertanyaan selanjutnya adalah apakah hasil penilaian GCI itu sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Jangan sampai nilai GCI-nya tinggi tapi tidak sesuai dengan kondisi keamanan siber di lapangan atau pada masyarakat umumnya.

“Maka pada kesempatan FGD ini kita akan mencoba mencari gap apakah kita sudah memiliki kemampuan yang sesuai dengan penilaian itu. Atau apakah kita perlu menggunakan tools lain selain GCI untuk mengukur keamanan siber di Indonesia,” tambah Sigit.

Memasuki agenda inti, paparan teknis tentang kajian dampak penilaian GCI di Indonesia disampaikan oleh Ketua Tim Penyelarasan Kerja Sama Nasional dan Sektor Privat serta Global Cybersecurity Index BSSN Nia Wahyu Utami.

Dalam paparannya Nia menyampaikan hal-hal teknis mengenai Global Cybersecurity Index, Indonesia dalam bingkai Global Cybersecurity Index, serta manfaat Global Cybersecurity Index bagi Indonesia.

“Latar belakang diadakannya kajian ini adalah dari evaluasi RPJMN 2020-2024 serta evaluasi raihan peringkat Indonesia pada GCI dimana Indonesia pada penilaian terakhir berada pada peringkat 24 dengan nilai 94,88,” ujar Nia.

Lebih lanjut Nia menjelaskan bahwa acara itu untuk mengumpulkan data dari semua pemangku kepentingan dalam rangka penilaian GCI. Nia pun menambahkan hal-hal yang harus dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam rangka penilaian GCI dimaksud.

“Pemangku kepentingan di Indonesia perlu memberikan data dukung, melaksanakan kegiatan bersama, membantu proses validasi, dan diseminasi informasi,” tambah Nia.

Acara dilanjutkan dengan diskusi dari seluruh peserta yang hadir. Pokok bahasan adalah 5 pilar penilaian GCI yakni aspek legal, teknik, organisasi, pengembangan kapasitas, dan kerja sama. Diskusi yang berlangsung sangat dinamis itu dimoderatori oleh Muhamad Al Fikri dari BSSN menghasilkan banyak saran dan masukan kepada BSSN dalam rangka mengkaji hasil pengukuran GCI bagi perkembangan keamanan siber di Indonesia.

Melalui FGD itu BSSN mengharapkan kolaborasi dengan semua stakeholder keamanan siber untuk mengukur keamanan siber nasional sehingga dapat berkomitmen untuk mewujudkan keamanan siber nasional yang handal.[]