Cyberthreat.id - Tim Penyusunan Rencana Aksi Nasional Keamanan Siber (RAN KS) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyelenggarakan rapat finalisasi dengan beberapa Kementerian/Lembaga (K/L). Rapat yang diselenggarakan secara luring dan daring itu dibuka oleh Sandiman Madya pada Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN Christyanto Noviantoro di Aston Priority Simatupang Jakarta Selatan pada Kamis (2/11/2023).

Rapat ini merupakan lanjutan dari rapat yang sudah dilakukan pada awal bulan Oktober lalu di Margo Hotel Depok. Saat itu dihadiri oleh beberapa kementerian dan sektor Infrastruktur Informasi Vital (IIV) diantaranya Kemenpan RB, Kemendagri, Kemendikbudristek, Kemenhub, Kemen ESDM, Kemenkes,  Kemenkominfo, Kementan, Kemhan, Kemen PPPA, Kemensos, Kemlu,  Polri, BNPT, BRIN, BNSP, KSP, OJK dan BI.

Saat sambutan, Christyanto yang membacakan sambutan dari Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN menyampaikan bahwa tujuan SKSN dan Manajemen Krisis Siber merupakan pengejawantahan amanat konstitusi UUD 1945 dan dasar negara Pancasila.

“Tujuan SKSN dan Manajemen Krisis Siber sebagai pengejawantahan amanat konstitusi UUD 1945 dan dasar negara Pancasila itu tidak akan tercapai oleh BSSN sendiri. Namun membutuhkan kolaborasi dari pemangku kepentingan yang dikenal dalam SKSN sebagai kolaborasi quadhelix yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas,” kata Christyanto.

Lebih lanjut Christyanto menyampaikan permohonan dukungan dari kementerian/lembaga dalam menyusun RAN KS sebagaimana dalam amanat Perpres 47 tahun 2023.

“Pada rapat pembahasan finalisasi RAN KS kedua ini, saya berharap dapat menyepakati rencana aksi tersebut. RAN KS dapat mulai direncanakan bagi Bapak/Ibu Kementerian/Lembaga yang menjadi Instansi Penanggung Jawab pada beberapa kegiatan dalam rencana aksi,” ujar Christyanto.

Setelah melalui pembahasan selama sehari penuh, pada akhirnya disepakati bahwa seluruh K/L penanggung jawab setuju dengan usulan matriks rencana aksi. Namun demikian ada beberapa perubahan diantaranya nomenklatur, target, penyusunan peta jalan pelindungan IIV, serta dibutuhkan penyamaan persepsi dalam pemberian penyuluhan yang berkaitan dengan keamanan siber.[]