Cyberthreat.id - Pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam layanan publik memungkinkan pemerintah untuk memberikan layanan yang lebih akurat, efisien, dan lebih baik kepada masyarakat.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menjelaskan Indonesia telah mengembangkan sistem berbasis AI untuk mengidentifikasi dan melawan disinformasi.

"Saat ini kami sedang mengembangkan sistem AI yang mengimplementasikan teknologi Natural Language Processing untuk melengkapi teknologi yang sudah ada," jelasnya  dalam AI Safety Summit 2023 Session 2: Sharing Global Opportunities for AI Better Public Services: Building A Shared Understanding of The Risks of Frontier AI and Future Collaboration di London, Inggris, Kamis (02/11/2023).

Selain itu, Kementerian Kesehatan juga berencana untuk mengembangkan ekosistem big data berbasis AI pada layanan kesehatan.

"Ekosistem ini diharapkan dapat meningkatkan sistem kesehatan nasional menjadi lebih akurat, komprehensif, dan berbasis data," ungkap Wamen Nezar Patria.

Guna mendukung rencana tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah mengerahkan upaya untuk meningkatkan kapasitas keterampilan digital. Melalui program Digital Talent Scholarship (DTS), Kementerian Kominfo membekali pegawai negeri sipil dan pekerja sektor swasta terpilih dengan keterampilan yang diperlukan untuk memanfaatkan sistem berbasis AI.

"Program DTS menyediakan berbagai kursus yang berkaitan dengan AI seperti AI for Developer dan AI for Data Scientist," jelas Wamenkominfo.

Dalam sesi diskusi itu, Wamenkominfo Nezar Patria juga mengundang keterlibatan pemangku kepentingan untuk peningkatan keterampilan digital dan pemanfaatan teknologi AI di sektor layanan publik.

"Kami berupaya untuk memajukan upaya kami dan mengundang lebih banyak pemangku kepentingan untuk mendukung upaya kami dalam memajukan peningkatan keterampilan digital, serta penyediaan layanan publik di Indonesia," ungkapnya.[]