Cyberthreat.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah menyiapkan insentif untuk implementasi teknologi jaringan telekomunikasi 5G di Indonesia. Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan hal itu sebagai langkah strategis agar jaringan 5G dapat dioptimalkan untuk peningkatan kecepatan internet di Indonesia yang lebih baik.

"Jadi negara investasi dulu tidak usah bayar sehingga bisa lebih murah operator mau melakukan investasi dalam jumlah yang besar," kata Menteri Kominfo di Jakarta Pusat, Kamis (28/09/2023).

Menteri Budi Arie optimistis kecepatan internet Indonesia terus meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi digital. Menurutnya, Kementerian Kominfo senantiasa mendorong agar kecepatan internet Indonesia menduduki peringkat 10 besar di dunia dengan jaringan 5G. Karena itu, Pemerintah tetap fokus pada penyelenggaraan infrastruktur digital.

"Memang perlu investasi yang besar, dana yang besar dan perlu komitmen yang besar untuk mewujudkan infrastruktur digital," katanya.

Menkominfo menargetkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk peringkat ke-4 dunia dapat menempati peringkat ke-10 di dunia dalam penyelenggaraan jaringan 5G.

"Kalau kecepatan itu relatif, tapi yang pasti adalah ranking di dunia. Kita ukurannya seperti itu, dunia bukan makin lambat menjual internetnya. Kalau kita bilang target kita 100 Mbps tapi ternyata peringkat dunia naik semua ya tetap saja,” jelasnya.

Bahkan, Pemerintah terus mengkaji dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengeksekusi layanan jaringan 5G tingkat kecepatan internet yang lebih baik.

"Kami akan bersinergi dengan beberapa operator seluler dan ekosistem industri untuk merumuskan langkah-langkah yang paling baik," jelas Menteri Budi Arie Setiadi.

Guna mewujudkan layanan jaringan internet berkualitas, pemerintah juga tetap memperhatikan dinamika industri dalam negeri. Menkominfo Budi Arie Setiadi juga berpesan kepada ekosistem industri untuk meningkatkan kualitasnya secara sehat dan tetap kompetitif.

"Yang penting industri masih sehat dan berkompetisi secara layak," ujar Menteri Kominfo.[]