Cyberthreat.id - Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN RI) bersama 18 Pemerintah Daerah (Pemda), berkolaborasi dan bersinergi dalam melindungi keutuhan dan kedaulatan negara dari segala bentuk ancaman di ruang siber pada kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik. Acara tersebut berlangsung di Aula dr. Roebiono Kertopati, Kantor BSSN Sawangan, Depok, Jawa Barat pada Rabu (27/9/2023).

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya, sehingga penerapan SPBE sebagai bentuk transformasi digital merupakan sebuah keharusan yang dilaksanakan oleh setiap institusi pemerintah.

Dalam sambutannya Sekretaris Utama BSSN Y.B. Susilo Wibowo menyampaikan BSSN melalui Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) memberikan layanan sertifikasi elektronik yang ditujukan untuk memberikan dukungan keamanan informasi dalam pelaksanaan e-government.

“Saat ini BSrE telah resmi dinyatakan sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Instansi berdasarkan Surat Keputusan pengakuan Berinduk Nomor 103 Tahun 2022 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Y. B. Susilo menjelaskan bahwa pemanfaatan sertifikat elektronik dalam layanan Tanda Tangan Elektronik (TTE), BSrE membangun kepercayaan dengan memberikan 3 (tiga) aspek keamanan informasi berdasarkan sistem kriptografi asimetrik, diantaranya: jaminan autentikasi, jaminan keutuhan dan jaminan kenirsangkalan.

“Dengan pemanfaatan TTE ini, selain aspek keamanan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses birokrasi, sehingga dapat menciptakan pelayanan publik yang mudah diakses, cepat, dan tidak berbelit dalam pemrosesan data, serta tersedianya data yang akurat,” jelasnya.

Perlu diketahui juga bahwa sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Instansi Tunggal, BSrE BSSN memiliki kewajiban untuk dapat melayani kebutuhan layanan sertifikat elektronik bagi 5,2 juta ASN, TNI, dan POLRI. Sampai dengan 25 September 2023 BSrE telah menerbitkan lebih dari 335 ribu sertifikat elektronik yang terintegrasi pada 967 sistem elektronik.

Di akhir sambutannya Y.B. Susilo berharap 18 Pemda yang hadir dan BSrE BSSN dapat mengimplementasikan butir-butir kesepakatan yang telah disusun dengan penuh komitmen untuk mewujudkan efektivitas kerja, pola kerja terpadu, dan berkesinambungan, serta pemanfaatan sertifikat elektronik dapat berjalan dengan baik ke depannya.

Tampak hadir pada acara tersebut Bupati, Walikota, Sekda, Kadiskominfo Pemda penanda tangan, pejabat tinggi pratama BSSN, serta pejabat pendamping dari Pemda.

Adapun 18 Pemda yang terlibat dalam PKS itu adalah Pemprov Sulawesi Utara, Pemkot Bandar Lampung, Pemkab Bungo, Pemkab Buton Selatan, Pemkab Cirebon, Pemkab Garut, Pemkab Gayo Lues, Pemkab Katingan, Pemkab Lebak, Pemkab Merauke, Pemkab Nias Selatan, Pemkab Parigi Moutong, Pemkab Pasaman Barat, Pemkab Sleman, Pemkab Sumedang, Pemkab Sukoharjo, Pemkab Raja Ampat, dan Pemkab Tanah Bumbu.[]