Cyberthreat.id - Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital.

Perpres itu untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan terhadap Infrastruktur Informasi Vital (IIV) sebagai akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik.

Dengan adanya pengaturan ini, pemerintah berharap akan tercipta kesadaran situasional keamanan siber yang dapat mendukung ketahanan nasional, terutama pada sektor IIV.

Atas dasar hal tersebut, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia bersama sejumlah kementerian dan lembaga menggelar rapat koordinasi untuk mendiskusikan penerapan pelindungan IIV.

Rakor antar pejabat eselon dua tersebut dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN Slamet Aji Pamungkas, yang digelar di Solo, Jawa Tengah pada Senin (25/9/2023).

“Rapat koordinasi ini merupakan amanat dari Pasal 23 dan 24 pada Perpres 82/2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital, akan membahas beberapa hal sebagai upaya percepatan pelaksanaan Perpres tersebut,” ujar Deputi Pamungkas saat membuka kegiatan tersebut.

Ia menjelaskan, ada empat pembahasan utama yaitu Urgensi Perlindungan Data Pribadi pada Sektor IIV, Penetapan Unit Kerja di K/L sebagai Regulator IIV, Progres Penyelenggaraan Perlindungan IIV pada Masing-masing Sektor seperti Identifikasi IIV, Penyusunan Peta Jalan PIIV, Koordinasi dan Pelaporan. Kemudian, point keempat adalah penambahan Sektor IIV Baru.

“Dengan tujuan menyamakan persepsi terkait implementasi PIIV, khususnya identifikasi IIV dan peta jalan pelindungan IIV, rakor ini diharapkan dapat menetapkan forum pelindungan IIV yang akan menjadi wadah dalam koordinasi dan kolaborasi pelindungan IIV antar sektor,” jelasnya.

Menurutnya, kesadaran situasional keamanan siber nasional dapat diartikan sebagai sebuah pemahaman bersama yang melibatkan semua pengetahuan atau informasi yang ada. Selain itu, juga untuk menggambarkan situasi keamanan siber saat ini.

“Juga kemungkinan potensi ancaman atau dampaknya terhadap sistem IIV, serta memprediksi pola serangan di masa depan,” kata Deputi Pamungkas.

Untuk itu dia mengingatkan, pelindungan IIV merupakan kepentingan bersama sehingga perlu adanya kolaborasi antar kementerian dan lembaga, pelaku usaha, akademisi, serta masyarakat untuk menciptakan ekosistem keamanan siber yang aman, adil, dan bertanggung jawab.

Sehingga dalam implementasi penerapan pelindungan IIV penetapan kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab atas sektor-sektor di IIV merupakan langkah awal yang perlu ditindaklanjuti dengan penunjukan unit kerja terkait atau personil sebagai pengampu atau penanggung jawab teknis koordinasi penyelenggaraan pelindungan IIV.

“Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas koordinasi penyelenggaraan pelindungan IIV, terutama yang bersifat lintas sektor dengan BSSN,” pungkasnya.

Rakor diikuti oleh masing-masing Pembina Sektor IIV seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, dan Bank Indonesia.[]