Cyberthreat.id – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kini meningkatkan kekuatan besar nahdliyin dengan digitalisasi sebagai pintu masuknya. Upaya tersebut mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo.

“Saya setuju dan mendukung apa yang sedang dan akan dilakukan oleh PBNU. Digitalisasi sebagai pintu masuk untuk mengonsolidasikan kekuatan NU, baik yang ada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri,” ujar Presiden.

Presiden menyampaikan pernyataan itu saat membuka secara resmi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 1445 H/2023 M yang digelar di Pondok Pesantren Al-Hamid, Jakarta Timur, Senin (18/09/2023).

Menurut Presiden, NU memiliki kekuatan yang luar biasa dari sisi anggotanya yang sangat banyak dan tersebar di seluruh tanah air hingga di berbagai negara.

“Kekuatan besar tersebut perlu dikonsolidasi, diorganisasi, dan ditingkatkan kualitasnya dalam berbagai bidang, baik bidang sosial, agama, kemanusiaan, hingga bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, profesional, dan kewirausahaan.”

Menurut Presiden, selain membantu memperbaiki cara kerja organisasi, digitalisasi juga akan menghubungkan para nahdliyin di seluruh dunia untuk saling berbagi komitmen, saling bekerja sama, bersama meningkatkan kualitas diri, bersama-sama mencari solusi untuk NKRI dan kesejahteraan umat.

Di samping itu, pemerintah juga mendukung peningkatan kualitas pendidikan di NU, salah satu contohnya yaitu Universitas NU (UNU) di Yogyakarta milik PBNU yang gedungnya telah selesai dibangun.

Berikutnya, UNU juga tengah difasilitasi untuk bekerja sama dengan Persatuan Emirat Arab melalui pendirian MBZ School of Future Studies.

“Saya minta agar UNU Yogya ini bisa menjadi lokomotif yang menarik banyak lembaga pendidikan tinggi NU untuk belajar ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk bersaing menjadi tenaga profesional, untuk bersaing menjadi entrepreneur, menjadi wirausaha, dan tetap berakar kuat kepada ke-NU-annya,” ungkapnya.

Turut hadir dalam acara tersebut adalah istri Presiden ke-4 RI Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas, Menteri BUMN Erick Thohir, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.[]