Cyberthreat.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukenali 928 isu hoaks yang berkaitan Pemilu pada Tahun 2019 lalu.  Meski angka tersebut sempat menurun usai pelaksanaan Pemilu, namun awal Tahun 2023, terdapat kenaikan dari 51 isu hoaks Pemilu jika dibandingkan sepanjang Tahun 2022.

Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan Pemilu Damai 2024  harus diupayakan semua pihak karena potensi kekacauan informasi terus membayangi.  

"Pada awal tahun 2023, hingga 19 September 2023 ini ditemukan 152 isu hoaks.  Sehingga total isu hoaks sejak 2018 sampai 19 September 2023 sebanyak 1.471 isu hoaks," jelasnya dalam Forum #YukPahamiPemilu – Google Indonesia di Thamrin Nine, Jakarta Pusat, Rabu (20/09/2023).

Menteri Budi Arie menilai antisipasi terhadap information disorder pada masa Pemilu sangat penting. Menurutnya, ada banyak  pelajaran dari berbagai negara seperti Pemilu Prancis dan Brazil pada Tahun 2022 serta, Pemilu Amerika Serikat tahun 2020.

"Disinformasi dalam kegiatan elektoral dapat mengakibatkan polarisasi antar masyarakat secara berkepanjangan, menurunnya kepercayaan pada demokrasi dan institusi pemerintahan, serta menimbulkan instabilitas politik yang menghambat roda perekonomian," jelasnya. 

Oleh karena itu, Menkominfo menyatakan penanganan hoaks disinformasi pada Pemilu 2024 harus dilakukan dengan intensif. 

"Jangan sampai, kemudahan penyebaran informasi antar individual yang seharusnya mendorong penguatan demokrasi kita, justru dimanfaatkan pihak-pihak tak bertanggung jawab, untuk saling menjatuhkan satu sama lain melalui information disorder," tandasnya.

Guna merespons kecenderungan kenaikan tren sebaran isu hoaks menjelang Pemilu, Kementerian Kominfo melakukan langkah penanganan pada tingkat hulu, tengah, dan hilir.  Pada tingkat hulu, Kementerian Kominfo terus melakukan peningkatkan literasi dan kecakapan digital masyarakat dalam merespons hoaks melalui kampanye, edukasi, dan sosialisasi anti hoaks dalam Gerakan Nasional Literasi Digital.  

"Pada tingkat menengah, kami melakukan penerbitan klarifikasi hoaks terkait pemilu (hoaks debunking).  Bersama platform digital, kami juga melakukan take-down (penghapusan) konten hoaks terkait pemilu dan pemutusan akses situs yang mengandung hoaks pemilu," jelas Menteri Budi Arie.

Pada tingkat hilir, Kementerian Kominfo memberikan dukungan data kepada Bareskrim POLRI untuk melakukan upaya penegakan hukum, terhadap pembuat dan penyebar hoaks terkait Pemilu. 

"Pelaksanaan Pemilu harus terbebas dari segala bentuk intervensi dan pengaruh pihak yang tidak bertanggung jawab.  Pemilu 2024 adalah pesta untuk kita semua.  Perayaannya harus bisa menjadi kebanggaan kita semua sekaligus menjadi refleksi kedewasaan kita dalam berdemokrasi," tegas Menkominfo.[]