Cyberthreat.id - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia berupaya terus menyempurnakan substansi roadmap kerja sama internasional, khususnya di bidang keamanan siber.

Upaya tersebut dilakukan bersama instansi penyelenggara negara, pelaku usaha, akademisi, dan juga komunitas yang terdiri dari asosiasi dan masyarakat.

Sehingga dapat dijadikan acuan bagi pemerintah Indonesia secara umum terhadap lokus, fokus dan ruang lingkup yang akan dan telah dijalin dengan negara-negara mitra.

“Kolaborasi ini diharapkan dapat menyempurnakan substansi roadmap kerja sama internasional di bidang keamanan siber,” kata Direktur Strategi Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Sigit Kurniawan disela kegiatan Rapat Penyusunan Roadmap Kerja Sama Internasional di Bidang Keamanan Siber yang diselenggarakan dari 13-15 September 2023 di The Groove Suites Jakarta.

Penyusunan Roadmap Kerja Sama Internasional di Bidang Keamanan Siber merupakan manifestasi dari Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.

“Dimana dalam menjaga ruang siber agar tetap aman, BSSN tidak dapat melakukannya sendiri,” katanya.

“Karenanya, kami (BSSN, red) membutuhkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan yaitu instansi penyelenggara negara, pelaku usaha, akademisi, dan juga komunitas yang terdiri dari asosiasi dan Masyarakat.”

Saat ini, kerja sama internasional telah dilakukan Pemerintah Republik Indonesia di bidang keamanan siber dengan berbagai negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Tiongkok, Australia, Rusia, Persatuan Emirat Arab, Arab Saudi, Slowakia, dan Korea Selatan.

Sigit menjelaskan, bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan kerja sama internasional di bidang keamanan siber yang semakin meningkat, intensi yang tinggi dari beberapa negara yang berkeinginan melakukan penjajakan kerja sama bilateral, dan meningkatnya peran aktif Indonesia pada forum regional dan multilateral, mendorong BSSN untuk menyusun kerangka pengaturannya, yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kerja sama internasional di masa mendatang.

“Tidak hanya bagi BSSN, tapi juga menjadi acuan bagi Indonesia termasuk kementerian dan lembaga terkait,” jelas Sigit.

Sebagai negara demokratis yang menerapkan politik bebas aktif, membuat Indonesia menjadi salah satu daya tarik bagi negara lain untuk menjalin kerja sama.

Berbagai manfaat telah diperoleh Pemerintah Republik Indonesia dari hasil kerja sama yang dilakukan dengan negara mitra hingga saat ini.

Seperti peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM di bidang keamanan siber, berbagi informasi terkait ancaman dan insiden siber, praktik terbaik yang dapat diterapkan pada masing-masing negara dan bentuk kerja sama lainnya yang saling menguntungkan.

“Dengan semakin banyaknya kerja sama tersebut, maka diperlukan rencana kerja sama internasional termasuk kebutuhan, kerja sama di bidang keamanan siber, ruang lingkung dan batasan pengaturan serta pengendalian terhadap implementasi kerja sama yang telah dilakukan,” kata Sigit.[]