Cyberthreat.id -  Amerika Serikat terus menekan industri semikonduktor di Asia sebagai cara untuk membatasi China mengembangkan chip.

Akhir bulan lalu, pemerintah AS mengirim pejabatnya ke Taiwan untuk membahas persyaratan subsidi yang bakal diterima perusahaan semikonduktor yang berbisnis di Negeri Paman Sam.

Dalam syarat tersebut, AS meminta adanya tambahan nilai untuk berbagi keuntungan dari perusahaan. "AS telah mengirim pejabat terkait ke Taiwan untuk mendengarkan pendapat industri dan mengumpulkan pandangan dari mereka," kata Menteri Ekonomi Taiwan Wang Mei-hua pada Jumat (31 Maret 2023) tanpa merinci informasi, dikutip dari Reuters.

Menurut Wang, syarat bebagi keuntungan berlebih itu  bakal membebani perusahaan, seperti TSMC karena berdampak langsung pada nilai investasi dan biaya operasional perusahaan. Namun, aturan ini masih dalam masa sanggah selama 60 hari ke depan.

"Jika industri membutuhkan pemerintah untuk membantu berkomunikasi dengan AS, Kementerian Ekonomi pasti akan membantu," kata Wang.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), pembuat chip terbesar di dunia, telah menginvestasikan US$40 miliar di pabrik baru di negara bagian Arizona, AS bagian barat..

Hari sebelumnya, Presiden Korea Selatan  Yoon Suk Yeol juga mengeluhkan  perusahaan di negaranya, seperti Samsung Electronics dan SK Hynic Inc juga mengkhawatirkan aturan tersebut.

Besaran subsidi untuk podusen semikonduktor diatur dalam Undang-Undang Chip di bawah kewenangan Departemen Perdagangan AS.

Departemen Perdagangan AS akan melindungi informasi bisnis rahasia dan berharap persyaratan berbagi keuntungan berlebih hanya akan terjadi jika proyek secara signifikan melebihi arus kas yang diproyeksikan, kata seorang pejabat Departemen Perdagangan.

Pembatasan Jepang

Pada Jumat lalu, Jepang mengumumkan rencana pembatasan ekspor 23 jenis peralatan manufaktur semikonduktor menyesuaikan "perintah" AS guna menekan industri chip China.

Sebagai negara dengan pembuat chip terkemuka, seperti Nikon Corp dan Tokyo Eelctron, Jepang memang tak menyebutkan China sebagai negara target pembatasan. Hanya saja, aturan menyebutkan para produsen semikonduktor perlu meminta izin ekspor.

"Kami memenuhi tanggung jawab kami sebagai negara teknologi untuk berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas internasional," ujar Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang, Yasutohsi Nishimura dalam jumpa pers.

Ia mengatakan tak memikirkan negara tertentu dalam penerapan aturan pembatasan ekspor tersebut, tapi berupaya menghentikan pengggunaan teknologi canggih negaranya untuk tujuan militer.

Di Uni Eropa, AS telah meminta Belanda melakukan pembatasan ke China. Belanda melalui produsen chip ASML Holding NV mendominasi pasar  untuk sistem litografi yang dipakai ntuk membuat minute circutry pada chip.

Jepang  akan mengefektifkan kontrol ekspor mulai Juli mendatang untuk enam kategori peralatan pembuatan chip, termasuk cleaning, deposition, litography, dan etching.

Seorang juru bicara Nikon mengatakan penjualan dua mesin litografinya kemungkinan akan terpengaruh meski dampak pendapatannya tidak jelas. "Kami akan terus mematuhi aturan apa pun," kata juru bicara itu.

Ada pun Tokyo Electron, Advantest, dan Screen mengatakan akan mengikuti pembatasan ekspor baru, tetapi enggan membeberkan seperti apa dampak kontrol tersebut terhadap bisnis.

Pembatasan akan menjadi pukulan bagi pembuat peralatan Jepang mengingat tidak adanya pasar chip domestik yang kuat, kata Takamoto Suzuki, kepala riset ekonomi Marubeni di China.

 “Ini akan merusak perkembangan pasar perusahaan Jepang dan tentunya menurunkan daya saing mereka dari aspek regulasi,” kata Suzuki.

Jepang pernah mendominasi produksi chip, tetapi pangsa pasarnya merosot menjadi sekitar 10 persen. Namun, tetap menjadi pemasok utama mesin pembuat chip dan bahan semikonduktor. Tokyo Electron and Screen memproduksi sekitar seperlima alat pembuat chip dunia, sedangkan Shin-Etsu Chemical Co Ltd dan Sumco Corp memproduksi sebagian besar silicon wafer.

Upaya politik AS itu direspons China dengan mengatakan bahwa AS telah melakukan "hegemoni teknologi".

“Mempolitisasi, menginstrumentasi, dan mempersenjatai masalah ekonomi dan teknologi, dan secara artifisial mengganggu stabilitas produksi global dan rantai pasokan hanya akan merugikan orang lain dan merugikan diri mereka sendiri,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning saat ditanya tentang aturan ekspor baru Jepang.[]