Cyberthreat.id – Kanada mengumumkan pelarangan aplikasi TikTok pada Senin (27 Februari 2023). Pemerintahan Perdana Menteri Justine Trudeau memnta agar aplikasi berbagi video pendek asal China itu dicopot dari segala perangkat pemerintah.

TikTok dianggap memiliki risiko yang "tidak dapat diterima" terhadap privasi dan keamanan, serta menambah keretakan hubungan antara dua negara, demikian seperti dilaporkan Reuters.

Kanada mengikuti jejak sejumlah negara bagian Amerika Serikat yang melarang TikTok. Aplikasi buatan ByteDance tersebut dikhawatirkan sebagai pintu bagi intelijen pemerintah China untuk mendapatkan data pengguna di seluruh dunia.

"Ini mungkin langkah awal, mungkin satu-satunya langkah yang perlu kami ambil," kata Justin Trudeau merujuk pada pelarangan TikTok tersebut.

Karena pemerintah melarang TikTok di ponsel kantor, "Banyak orang Kanada, bisnis, dan individu pribadi akan berpikir tentang keamanan data mereka sendiri dan mungkin membuat pilihan sebagai konsekuensinya," ia menambahkan.

Larangan tersebut akan berlaku mulai Selasa dan pegawai federal juga akan diblokir untuk mengunduh aplikasi tersebut di masa mendatang, menurut pernyataan dari Dewan Keuangan Kanada, yang mengawasi administrasi publik.

"Meski risiko penggunaan aplikasi ini sudah jelas, kami tidak memiliki bukti bahwa informasi pemerintah telah disusupi," kata Presiden Dewan Keuangan Mona Fortier dalam pernyataannya.

TikTok awalnya mengaku kecewa dengan keputusan tersebut, tetapi kemudian mengeluarkan pernyataan lain untuk mencatat bahwa "penasaran" bahwa Kanada memilih untuk memblokir aplikasi hanya setelah larangan serupa di Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Larangan itu dikeluarkan "tanpa mengutip masalah keamanan khusus atau menghubungi kami dengan pertanyaan," kata juru bicara TikTok dalam pernyataan email.

Komisi Eropa memberlakukan larangan serupa pekan lalu, sementara itu Senat AS pada Desember 2022. Ada pun India melarang TikTok pada tahun 2020.[]