Cyberthreat.id – Komite Urusan Luar Negeri DPR Amerika Serikat berencana mengadakan pemungutan suara pada Februari 2023 mengenai RUU yang memblokir penggunaan aplikasi asal China, TikTok.

Langkah tersebut dilakukan DPR guna memberikan payung hukum bagi Gedung Putih untuk melarang TikTok secara nasional karena dugaan masalah keamanan.

"Kekhawatirannya adalah aplikasi tersebut memberikan pintu belakang kepada pemerintah China untuk mengakses telepon kita," kata Ketua Panel Parlemen Michael McCaul seperti dikutip dari Reuters, diakses Selasa (31 Januari 2023).

Pelarangan terhadap TikTok telah berjalan sejak era Presiden Donald Trump pada 2020. Sayangnya, langkah yang diambil di pengadilan belum berhasil.

Sebagai pengganti Trump, Presiden Joe Biden membatalkan langkah pelarangan pada 2021. Namun, DPR meluncurkan undang-undang bipartisan untuk melarang TikTok serta semua transaksi dari perusahaan medsos China dan Rusia pada Desember 2022.

Selama tiga tahun terakhir, TikTok - yang memiliki lebih dari 100 juta pengguna AS - telah berusaha meyakinkan Washington bahwa data pribadi warga AS tidak dapat diakses dan kontennya tidak dapat dimanipulasi oleh Partai Komunis China atau siapa pun di bawah pengaruh Beijing.

Desember lalu, Biden menandatangani undang -undang yang mencakup larangan pegawai federal menggunakan atau mengunduh TikTok di perangkat milik pemerintah. Lebih dari 25 negara bagian AS juga telah melarang penggunaan TikTok pada perangkat milik negara.[]