Cyberthreat.id – Google layaknya sebuah negara. Dominasi teknologi mereka, yang telah dipakai di seluruh pengguna dunia, membuat negara-negara tampak kesulitan mengatur mereka. Tapi, India berani melakukannya, mengikuti gaya Eropa yang keras terhadap perusahaan internet.

India memiliki komitmen jelas terkait persaingan bisnis. Tak boleh ada monopoli dalam industri smartphone dan internet. Pada Kamis pekan lalu, Google harus menerima kekalahannya karena Mahkamah Agung India menolak permintaan agar putusan Komisi Persaingan India (CCI) dibatalkan.

Mahkamah Agung hanya menunda sepekan dari implementasi putusan CCI yang harusnya mulai berlaku pada 19 Januari lalu. "Kami tidak ingin ikut campur," kata Ketua Mahkamah Agung DY Chandrachud, dikutip dari Reuters.

Oktober lalu, CCI memutuskan bahwa Google telah menggunakan posisi dominannya di pasar Android. Mereka pun mendenda perusahaan sebesar US$161 juta serta meminta pembatasan aplikasi pra-instal pada produsen smartphone dihapus.

Google tak terima dengan putusan itu karena bakal merugikan konsumen dan bisnisnya. Menurut perusahaan, pertumbuhan ekosistem Android bisa berhenti dan akan mengubah kebijakan lebih dari 1.100 produsen smartphone dan ribuan pengembang aplikasi. Google menyebut, "tidak ada yurisdiksi (dari negara) lain yang pernah meminta perubahan seluas itu," ujar perusahaan.

Menurut Counterpoint Research, diperkirakan saat ini 97 persen dari 600 juta smartphone di India adalah menggunakan sistem Android, sisanya sekitar tiga persen menjalankan sistem iOS.

Dengan putusan MA tersebut, pengadilan yang lebih rendah diminta untuk memutuskan gugatan yang diajukan oleh Google paling lambat 31 Maret mendatang.

Di India, CCI telah memerintahkan Google agar lisensi Play Store-nya "tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan pra-instal" layanan Google search, browser Chrome, YouTube, atau aplikasi milik Google lainnya.

Putusan juga memerintahkan Google untuk mengizinkan uninstall aplikasinya oleh pengguna ponsel Android di India. Saat ini, aplikasi seperti Google Maps dan YouTube tidak dapat dihapus dari ponsel Android jika sudah diinstal sebelumnya.

Google menyesalkan dengan keputusan India karena langkah-langkah tersebut dianggap lebih luas daripada yang pernah diberlakukan dalam keputusan Komisi Eropa tahun 2018. Kala itu Google menggugat rekor denda yang diterimanya, yaitu US$4,3 miliar.

Google berargumen unit investigasi CCI "menyalin secara jelas keputusan Komisi Eropa, menyebarkan bukti dari Eropa yang tidak diperiksa di India".

Di Eropa, Google telah melakukan perubahan, seperti membiarkan pengguna perangkat Android memilih mesin pencari default dari daftar penyedia.[]