Cyberthreat.id – Pemerintah China mengeluarkan peraturan uji coba untuk keamanan data industri dan informasi pada pertengahan Desember lalu.

Menurut peraturan itu, data penting di wilayah kritis wajib menjalani penilaian keamanan sebelum dikirim ke luar negeri.

Peraturan tersebut berlaku mulai 1 Januari 2022, tutur Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi (MIIT) China, dikutip dari Global Times, diakses Selasa (27 Desember 2022).

Menyangkut data vital dan inti yang dikumpulkan dan dihasilkan oleh pemroses data industri dan informasi lokal harus disimpan di dalam negeri jika diwajibkan oleh undang-undang dan peraturan administratif.

MIIT juga akan menangani permintaan dari industri asing, telekomunikasi dan lembaga penegak hukum sesuai undang-undang yang relevan, kesepakatan dan pernjanjian internasional dan prinsip kesetaraan serta timbal balik.

Tanpa persetujuan MIIT, pemroses data industri dan informasi tidak boleh memberikan data industri dan informasi vital dan inti kepada lembaga asing, menurut peraturan.

Data vital dan inti mencakup semua hal yang relevan dengan keamanan politik, teritorial, militer, ekonomi, ilmiah, teknologi, dunia maya, ekologi, sumber daya, dan nuklir China, dan apa pun yang mungkin berdampak pada kepentingan luar negeri dan keamanan nasional China.

Bagi yang melanggar peraturan tersebut akan diberikan sanksi administratif dan dituntut pertanggungjawaban pidana jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana.

Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Keamanan Data yang berlaku mulai 2021, jika data inti negara salah ditangani atau kedaulatan nasional terancam, denda hingga 10 juta yuan dapat dikeluarkan dan izin usaha dapat ditangguhkan atau dicabut.[]