Cyberthreat.id – Guna mendukung percepatan transformasi digital nasional, Pemerintah terus membangun infrastruktur digital lebih merata di seluruh tanah air. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengingatkan peran pemerintah daerah dalam akselerasi transformasi digital. 

“Butuh kolaborasi, kerja sama dengan pemerintah daerah. Kalau tidak, fasilitas infrastruktur digital ada dimana, masyarakatnya ada di mana? Tidak nyambung. Jangan sampai yang seperti ini terjadi, di sinilah perlu kolaborasi. Ini bukan taking for granted, ini bukan asal terima saja, karenanya apa yang sudah dibangun ini harus digunakan semaksimal mungkin. Apa yang sedang dibangun harus ada kolaborasi yang kuat,” ungkapnya kepada pekerja media di VIP Room Bandar Udara Frans Sales Lega, Kabupaten Manggarai, NTT, dikutip Kamis (22/12).

Menurut Johnny, pemerataan akses internet lewat pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G dapat dilakukan berkat komitmen pembiayaan dan komitmen politik yang kuat dari pemerintah. 

“Triliunan rupiah (untuk capital expenditure-nya). Belum lagi, nanti opex dan seterusnya, banyak. Ini uang negara dan membangun di kawasan yang tidak dibangun oleh mitra operator seluler karena kawasan di sini adalah nonkomersial atau yang sulit dibangun dan tidak menghasilkan return on investment yang memadai,” jelasnya.

Menkominfo menyatakan NTT merupakan salah satu wilayah yang relatif sulit dijangkau. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya agar masyarakat bisa mengakses layanan telekomunikasi seluler untuk mengambil bagian dalam akselerasi transformasi digital. 

“Karenanya, pada saat awal pemerintah merancang pembangunan infrastruktur hulu digital di Indonesia, kami juga melihat untuk membantu kawasan Nusa Tenggara, khususnya Nusa Tenggara Timur,” tandasnya.

Secara khusus, Menteri Johnny mengingatkan peran pemerintah daerah, karena pembangunan infrastruktur digital juga memerlukan ketersediaan lahan. Menurutnya dukungan pemeritah daerah diperlukan dalam menentukan tata ruang penempatan infrastruktur digital dan lokasi layanan yang membutuhkan akses telekomunikasi.

“Sekali Tower BTS dibangun di situ, rencana pembangunan dan tata ruang desa, kecamatan, kabupaten, berbasis infrastruktur itu. Jangan sampai infrastrukturnya dibangun di satu tempat, sementara aktivitas dibangun di tempat yang lain lagi. Hal-hal seperti ini kelihatan sederhana, tetapi sangat mempengaruhi kualitas layanan,” tuturnya

Menkominfo mencontohkan pembangunan BTS dengan jangkauan layanan dengan radius 3 km tidak akan bisa optimal jika ditempatkan di puncak gunung yang jauh dari pemukiman masyarakat maupun fasilitas layanan publik seperti sekolah, puskesmas, kantor kepolisian, bahkan pos-pos militer. 

“Sinyal tidak sampai, lalu tiba-tiba ada sekolah yang datang, siswa belajar, kepala desa naik pohon cari sinyal, anak-anak naik gunung, bukit, dan seterusnya, untuk mendapat sinyal karena tidak tersedia layanan sinyal, itu sebabnya pada saat menentukan titik lokasi pembangunan BTS tidak punya radius yang menjangkau pelayanan publik yang memadai,” jelasnya.

Oleh karena itu, menurut Menteri Johnny menegaskan kembali arti penting kolaborasi bersama pemerintah daerah agar pembangunan infrastruktur digital di sisi hulu bisa dimanfaatkan secara maksimal dan optimal.