Jakarta,Cyberthreat.id - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengungkapkan, Gerakan Smart City atau Kota Cerdas yang dilakukan di sejumlah daerah harus mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Karena,  esensi dari kota cerdas adalah, harus mampu mengakselerasi peningkatan kualitas program layanan publik.

"Jadi membangun Smart City itu, bukan hanya membeli teknologi, bukan membeli komputer, bukan membeli sofware, bukan hanya membeli CCTV. Tetapi, bagaimana pemerintah daerah memperbaiki layanan publik,” kata Rudiantara  usai menghadiri Indonesia Internasional Smart City Forum 2019 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu, (17 Juli 2019).

Menurut Rudiantara,  program Smart City  dilakukan melalui proses yang baru, sebagai cara untuk melayani masyarakat. Dengan begitu, teknologi yang diimplementasikan  sesuai untuk digunakan pemerintah daerah.

“Jadi harus dilakukan pemetaannya terlebih dahulu, baru dicari teknologi yang cocok apa. Bukan beli komputer terus nanti dipakai apa yaa komputernya. Itu jangan, pendekatannya harus dari proses yang baru,” ujar Rudiantara.

Rudiantara menambahkan, program Smart City ditargetkan sebanyak 100 kota dan kabupaten. Pada 2019 ini telah bertambah 25 kota dan kabupaten. Sementara pada tahun-tahun sebelumnya, program tersebut telah menjangkau 75 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.

“Kenapa tadi baru 100, karena ada beberapa kriteria, seperti kita harus lihat kemampuan fiskalnya atau ruang fiskalnya. Kalau ada Pemda yang APBD nya mayoritas dipakai belanja rutin, ya agak berat lah untuk menjadi Smart City, bukan tidak bisa, tetapi perlu waktu yang lebih lama,” tambah Rudiantara.

Selain dari sisi fiskal, salah satu kriteria lain untuk menjadi Smart City adalah dilihat dari Indeks Kota Hijau melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), maupun kriteria dari Kementerian lain yang terlibat dalam membangun Smart City.