Cyberthreat.id – Jaksa Agung Australia Mark Dreyfus mengatakan sedang mengusulkan revisi hukuman bagi perusahaan yang menjadi target pelanggaran data besar kepada parlemen.

Dalam beberapa pekan ke depan, kata dia, pemerintah Australia akan mulai mengamandemen undang-undang terkait perlindungan data pribadi.

Dalam pernyatannya, Sabtu (23 Oktober 2022), Jaksa Agung mengatakan, amandemen yang diusulkan akan mencabut hukuman maksimum pelanggaran data privasi yang serius atau berulang dari US$1,4 juta (Rp13,8 miliar) saat ini menjadi US$31,69 juta (sekitar Rp493,76 miliar), tiga kali nilai manfaat yang diperoleh dari penyalahgunaan informasi, atau  30 persen dari omset pada periode yang bersangkutan.

“Pelanggaran data pribadi dalam beberapa pekan terakhir telah menunjukkan bahwa perlindungan yang ada tidak memadai,” ujarnya, dikutip dari Reuters.

“Kami butuh undang-undang yang lebih baik untuk mengatur bagaimana perusahaan mengelola sejumlah besar data yang mereka kumpulkan dan hukuman yang lebih besar untuk mendorong perilaku yang lebih baik,” Jaksa Agung menambahkan.

Dorongan amandemen itu menyusul insiden kebocoran data besar-besaran yang terjadi di Australia dalam beberapa pekan terakhir.

Di sektor telekomunikasi, Optus, operator seluler terbesar kedua di negara itu, mengonfirmasi bahwa peretas telah mendapatkan sebagian data pelanggannya.

Lalu, serangan dilanjutkan dengan munculnya pelanggaran data klien Medibank, perusahaan asuransi kesehatan terkemuka. Peretas mengklaim telah mencuri 200 gigabita data pelanggan, mencakup diagnosa dan langkah medis.[]