Cyberthreat.id – Amerika Serikat sejauh ini belum memiliki undang-undang yang mengatur kecerdasan buatan (AI) secara komprehensif.

Pada Selasa (4 Oktober 2022), Gedung Putih pun mengusulkan RUU Hak Kecerdasan Buatan yang  tidak mengikat dengan tujuan mencegaha bahaya yang disebabkan oleh sistem AI.

“Teknologi (AI) ini menyebabkan kerugian nyata dalam kehidupan orang Amerika, bahaya yang bertentangan denga nilai-nilai demokrasi inti kita, termasuk hak dasar atas privasi, kebebasan dari diskriminasi, dan martabat dasar kita,” kata seorang pejabat senior administrasi Gedung Putih, dikutip dari Reuters.

Dokumen cetak biru tersebut tidak menetapkan tindakan penegakan hukum tertentu, tapi sebagai seruan Gedung Putih untuk melindungi hak-hak digital dan sipil di dunia terkait dengan AI.

Gedung Putih, tulis NBC, mengatakan, buku putih itu mewakili kemajuan besar dalam agenda Biden untuk meminta pertanggungjawaban dari perusahaan teknologi. Juga, menyoroti komitmen lembaga-lembaga pemerintahan untuk menimbang aturan baru dan mempelajari dampak spesifik dari AI.

Dokumen merinci banyak contoh AI yang dapat berdampak negatif pada komunitas dan mendesak pengembang TI untuk menanamkan praktik yang adil ke dalam filosofi desain mereka.

Disebutkan bahwa dokumen menunjukkan peningkatan pengawasan AI di tempat kerja dan sekolah, memperburuk bias di perumahan, dan lain-lain. Isu-isu itu juga secara tidak proporsional mempengaruhi komunitas kulit berwarna.

Di sisi lain, dokumen tersebut menuai kritik. Kebijakan tersebut sejauh ini hanya fokus pada penggunaan AI sektor swasta, tapi mengesampingkan penggunaan alat pengawasan berbasis AI di lingkup pemerintah sendiri, tulis Gizmodo.

RUU Hak Kecerdasan Buatan itu berisi lima perlindungan utama, yaitu (a) perlindungan dari sistem yang tidak aman dan tidak efektif, (b) perlindungan dari diskriminasi algoritma, (c) proteksi data privasi, (d) pemberitahuan kapan dan bagaimana sistem otomatis digunakan, dan (e) kemampuan bagi pengguna untuk memilih keluar dari sistem dan memiliki akses ke manusia.

Pemerintahan Biden berharap prinsip-prinsip inti tersebut dapat membantu untuk memandu “desain, pengembangan, dan penyebaran sistem AI”.[]