Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Luki Hermawan, mengungkapkan bahwa serangan siber paling banyak menyerang sektor administrasi pemerintahan selama Januari hingga 13 September 2022.

“Jumlahnya 760 notifikasi insiden, diikuti oleh sektor pendidikan dengan total 345 notifikasi,” kata Luki dalam webinar sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (IIV) di Jakarta, Kamis (15/9).

Luki mengatakan, secara keseluruhan BSSN mencatat lebih dari 852 juta anomali trafik sepanjang Januari hingga 13 September 2022. Ada tiga jenis anomali terbanyak berturut-turut yaitu infeksi malware sebanyak 55,62%, kemudian kebocoran informasi sebanyak 15,20% dan trojan sebanyak 10,21%

Sebagai tindak lanjut terhadap anomali tersebut, BSSN telah mengirimkan sebanyak 1.261 notifikasi kepada stakeholder atau pemangku kepentingan terdampak.

“Dari keseluruhan notifikasi tersebut, hanya 72 notifikasi atau sebesar enam persen dari keseluruhan notifikasi yang sudah direspons,” kata Luki.

Luki mengatakan, notifikasi tersebut juga dikirimkan ke pemangku kepentingan di berbagai sektor strategis lain. Seperti, energi dan sumber daya mineral (ESDM), transportasi, keuangan, kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, pangan dan pertahanan.

Terkait hal tersebut, ia mengingatkan bahwa rendahnya respons terhadap notifikasi dapat menjadi celah kerentanan yang banyak dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan. Sumber untuk mengganggu atau merusak sistem elektronik, terutama di sektor-sektor strategis.

“Jangan meremehkan situasi kondisi saat ini, kita harus betul-betul sangat reaktif terhadap sistem-sistem elektronik yang ada di kementerian/lembaga masing-masing untuk menjaga keamanannya,” kata Luki lagi.

Luki mengatakan risiko terhadap infrastruktur informasi vital menjadi semakin saling bergantung antar-sistem elektronik. Seiring dengan semakin intensifnya proses globalisasi ekonomi, teknologi dan sosial, sebab apabila ada salah satu sektor terdampak maka akan berpengaruh kepada sektor lain.

Oleh karena itu, dia menyebut keamanan siber pada hakikatnya membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan. Serta, mendapat dukungan dari unsur penyelenggara negara, akademisi, pelaku usaha maupun komunitas.

“BSSN mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk dapat berkontribusi sesuai bidangnya agar segala bentuk ancaman maupun serangan siber dapat diatasi,” kata Luki.