Cyberthreat.id – Data yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) kembali diduga bocor dan dijual secara bebas. Sejumlah 1,3 miliar data registrasi SIM prabayar diduga bocor dan dijual di forum online breached.to.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menilai Kemenkominfo akan menanggung risiko atas kelalaiannya itu. Salah satunya kepercayaan masyarakat dan perusahaan terhadap Kemenkominfo bisa hilang.

“Kalau membaca komentar masyarakat di dunia digital, rakyat seperti kehilangan kepercayaan terhadap Kominfo. Perusahaan bisa jadi tidak lagi percaya kepada Kominfo," ujar Sukamta dalam keterangannya, Jumat (2/9).

Sukamta menjelaskan, potensi hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Kemenkominfo karena kejadian serupa terus berulang. Apalagi, penyelesaian kasus-kasus sebelumnya seperti kebocoran data PLN dan Indihome belum jelas.

"Sumber kebocoran data ini belum jelas, Kominfo dan operator seluler sama-sama mengklaim tidak ada kebocoran data," imbuh Wakil Ketua Fraksi PKS ini.

Menurut dia, tanggung jawab pengamanan data ada pada pengelola data yaitu Kemenkoninfo. Terlebih, sejak awal Sukamta mengaku sudah memperingatkan Kemenkoninfo soal pendaftaran simcard yang rawan masalah kebocoran data.

“Kalau benar terjadi kebocoran data sebesar itu, ini menjadi gempa data nasional. Padahal sejak awal kami sudah wanti-wanti kepada Kominfo soal keamanan data pemilik kartu,” tegasnya.

Untuk itu, Sukamta meminta Kemenkominfo segera memberikan penjelasan secepatnya soal kasus ini dan  perlu segera melakukan mitigasi risiko serta memberikan pertanggungjawaban publik. Menurutnya, Kemenkominfo perlu mengevaluasi sistem perlindungan data.

“Kominfo harus memperbaiki sistem perlindungan datanya. Apalagi Kominfo terus mendorong perusahaan yang mengumpulkan, mengelola dan memproses data untuk melindungi data masyarakat,” tutur Sukamta.

Kasus kebocoran data berukuran 87GB terbaru ini berisikan NIK, nomor ponsel, operator seluler yang dipakai, dan tanggal registrasi. Pengumpulan data ini dilakukan oleh pemerintah yang menerapkan peraturan dimana pengguna ponsel harus mendaftarkan nomor HP mereka dilengkapi dengan KTP dan KK.