Jakarta, Cyberthreat.id – Nama Irjen Polisi Dharma Pongrekun sedang naik daun. Akhir-akhir ini namanya menjadi sorotan media karena lolos termasuk dari 11 perwira aktif Polri yang lolos tahap pertama seleksi calon Pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bukan kali ini saja Dharma mengikuti seleksi Capim KPK. Pada tahun 2010, ia juga ikut seleksi dan sempat lolos pada tahap pertama (seleksi administrasi).

Pagi ini, Rabu (17 Juni 2019), saat berita ini diturunkan, Badan Siber dan Sandi Negara sedang melakukan prosesi pelantikan terhadap Dharma sebagai Wakil Kepala BSSN.

Saat ini Kepala BSSN dijabat oleh Letnan Jenderal (Purn) Hinsa Siburian yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 21 Mei 2019.

Dharma lahir di Palu, Sulawesi Tengah pada 12 Januari 1966. Ia seorang perwira Polri yang masih aktif, tapi sejak 25 Mei 2018 ditugaskan di luar Polri sebagai Deputi bidang Identifikasi dan Deteksi BSSN. Mutasi Dharma tertuang dalam SKEP Kapolri nomor ST/663/III/KEP/2018 tertanggal 8 Maret 2018.

Era Digital dan Keamanan Siber

Dharma memiliki pandangan bahwa di era digital seperti saat ini perlu dibarengi dengan kesadaraan tentang penggunaan teknologi informasi dari sisi positif maupun negatifnya. 

"Hal ini dimaksudkan agar masyarakat tidak dikuasai oleh teknologi melainkan manusia yang menguasai teknologi," kata dia saat menjadi pembicara di Rakornis Baharkam Polri pada Februari lalu di Jakarta.

Seperti dikutip dari situs web BSSN, menurut Dharma, penggunaan teknologi informasi memberikan dampak yang sangat besar bagi segala bidang. Namun, di balik itu semua ada hal-hal yang perlu diwaspadai salah satunya keamanan siber. 

"Serangan siber merupakan salah satu ancaman di era digital, sebagaimana kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu serangan siber menyerang situs KPU dan Bawaslu," kata dia. 

Selain itu, ia juga konsen terhadap maraknya penyebaran berita bohong (hoaks) yang mengakibatkan keresahan di masyarakat. 

"Penyebaran berita bohong sangat berbahaya terhadap persatuan dan kesatuan negeri ini, terlebih apabila hal tersebut tidak segera diklasrifikasi oleh pihak yang berwenang dan menjadi viral ditengah masyarakat seolah berita hoakstersebut benar dan dipercaya oleh masyarakat padahal sebaliknya," tutur dia.

Dampak dari hoaks, kata dia, bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Maka, masyarakat harus cerdas dalam menyikapi berita, pesan berantai, atau informasi yang ada dimedia sosial dengan mengecek kesesuaian judul dan isi berita, sumber berita, kredibilitas penulis dan verifikasi pihak terkait.

Berikut jejak karier Dharma, seperti dikutip dari Wikipedia:

Riwayat Pendidikan

• Akademi Kepolisian (1988)
• Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) (1995)
• Sespim Pol, Lembang (2002)
• Sespimti (2014)

Riwayat Jabatan

• Kasat II\/Harda Bangtah Dit Reskrimum Polda Metro Jaya
• Pamen Polda Bengkulu
• Kasat II Dit Narkoba Polda Bengkulu
• Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya (2008)
• Kasubag Anevopswil Bag Anev Robinops Sops Polri
• Kabagkerma Robinops Bareskrim Polri (2011)
• Dosen Utama STIK Lemdikpol
• Analis Kebijakan Madya bidang STIK Lemdikpol (2014)
• Wadirtipidum Bareskrim Polri (2015)
• Kakorwas PPNS Bareskrim Polri (2016)
• Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri (2016)[2]
• Karorenmin Bareskrim Polri (2016)
• Pati Bareskrim Polri (Penugasan pada BSSN) (2018)
• Deputi bidang Identifikasi dan Deteksi BSSN (2018)