Cyberthreat.id – Pakar Keamanan Siber Alfons Tanujaya menyebut pelaksanaan pendaftaran penyelenggara sistem elektronik (PSE) seperti Google, WhatsApp, Twitter, hingga Facebook agar tidak menimbulkan kekacauan.

“Pelaksanaan pendaftaran PSE diharapkan dapat ditegakkan pada saat pertama kali dengan elegan dan tidak menimbulkan kekacauan. Komunikasikan dengan baik dan terukur,” katanya dalam keterangan resmi, Jakarta, Senin (18/7).

Pemerintah dikabarkan akan memblokir PSE seperti Google, WhatsApp, Twitter, hingga Facebook jika tidak mendaftarkan sistem operasionalnya ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) paling lambat 20 Juli 2022.

Kewajiban tersebut diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.

Alfons mengatakan Kementerian Kominfo mesti memberikan kesempatan yang adil dengan timeline yang jelas dan profesional.

Meski demikian, Alfons bilang agar Kementerian Kominfo dapat bertindak tegas kepada PSE yang tidak mendaftarkan diri ataupun melanggar aturan yang ada di Indonesia.

"Dan kalau memang harus melakukan tindakan tegas, kalau sudah diperingati dan tetap membandel, penegakan aturan tetap harus dilakukan,” ujarnya.

Alfons melanjutkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga bisa memberi tahu masyarakat dan melakukan antisipasi serta meminimalisir kerugian akibat dari berhentinya PSE di dalam negeri.

Lebih lanjut, ia menilai adanya aturan ini juga bisa menjadi peluang bagi pengembang aplikasi dalam negeri untuk mengisi kekosongan atau menyediakan aplikasi atau layanan alternatif. “Pemerintah harusnya bisa mengakomodir aplikasi alternatif ini,” imbuhnya.

Selain itu, Alfons berpandangan PSE yang besar mungkin akan merasa miliki negosiasi power yang kuat karena adanya ketergantungan masyarakat atas layanan yang mereka berikat.

Walaupun begitu, ia meminta Kementerian Kominfo tetap menjalankan regulasi sesuai aturan hukum yang ada. “Namun aturan tetap aturan dan harus ditegakkan. Dan Kominfo harus pintar dan bermain cantik supaya proses penegakan ini tidak menimbulkan kekacauan,” ucap Alfons.

Alfon juga meminta masyarakat Indonesia untuk mendukung penegakan aturan ini karena menyangkut kedaulatan digital dan kemandirian bangsa Indonesia di ruang digital.

Sebab, di Uni Eropa, PSE sangat takut dan taat kepada pemerintah. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena adanya aturan yang jelas dan tegas. “Ini karena penegakan aturan mereka yang tegas, tidak pandang bulu, konsisten, profesional, didukung oleh semua negara Uni Eropa dan menjadi tolok ukur bagi dunia,” katanya.