Cyberthreat.id – Seorang pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait Korea Utara mengungkapkan bahwa negara tersebut mendanai program nuklir dan misil terlarangnya melalui aktivitas siber.

Dikutip dari Info Security Magazine, koordinator kelompok PBB yang ditugaskan untuk memantau penegakan sanksi terhadap Korea Utara, Eric Penton-Voak, meyakini bahwa bahwa aktivitas siber telah menjadi salah satu usaha yang dilakukan Korea Utara untuk menghindari sanksi PBB guna menghasilkan dana bagi program nuklir dan misilnya.

Seperti diketahui, Korea Utara saat ini beroperasi di bawah sanksi PBB terberat yang pernah dijatuhkan ke negara tersebut. Terlepas dari situasi ini, Korea Utara telah mempercepat pengujian rudalnya, terutama selama beberapa bulan terakhir ketika negara itu menguji rudal balistik antarbenua untuk pertama kalinya sejak 2017.

Menurutnya, sebagian besar korban sangat enggan untuk membahas bagaimana peretasan terjadi dan seberapa luas serangan siber itu berdampak bagi mereka.  Ia berharap di masa depan banyak negara yang memfokuskan pencegahan kejahatan siber dari kelompok peretas di Korea Utara.

“Kami mengandalkan negara-negara anggota PBB untuk memberi tahu kami tentang pelanggaran untuk diselidiki, banyak negara anggota yang cukup berhati-hati dengan kemampuan siber mereka sendiri,” kata Penton-Voak.

Penton-Voak mengatakan, peretas Korea Utara baru-baru ini diketahui mencuri cryptocurrency senilai $618 juta. Pencurian ini terkait dengan video game Axie Infinity menunjukkan bahwa mereka beroperasi di ujung tombak teknologi cyber.

Bahkan, FBI pekan lalu mengaitkan pencurian siber epik yang terjadi pada 23 Maret dengan geng kejahatan siber Korea Utara Lazarus. Kelompok, yang juga dikenal sebagai APT-C-26, ini diduga mencuri uang dengan mengeksploitasi backdoor di jaringan virtual Ronin Network, yang memfasilitasi transfer cryptocurrency masuk dan keluar dari game.

FBI mengatakan akan terus mengekspos dan memerangi penggunaan kegiatan terlarang Korea Utara, termasuk kejahatan dunia maya dan pencurian cryptocurrency, untuk menghasilkan pendapatan bagi rezim Kim Jong-un.[]

Editor: Yuswardi A. Suud