Cyberthreat.id - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengatakan penting bagi regulator dan industri untuk menyoroti keamanan soal aset dan transaksi kripto.

"Ancaman security juga sangat terbuka. Perlu diwaspadai, persiapkan pengawasan aset kripto dan digital," kata Bambang di Jakarta seperti dilansir Antara, Jumat.

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengatakan, pebicaraan soal aset kripto ini juga akan dibahas di Presidensi G20 Indonesia, seiring dengan perintah eksekutif tentang aset kripto yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Kamis, 10 Maret lalu.

"Biden sudah minta pemerintahannya utuk menyusun nota kerja yang nanti dibahas di G20 bersama dengan menteri-menteri keuangan anggota G20 dan bank sentral," kata Bambang.

"Sehingga diharapkan ada kesepakatan dunia dan mampu memperhitungkn masalah security negara masing-masing atas (potensi aset kripto yang digunakan untuk) perputaran uang narkoba, terorisme, kjahatan seperti korupsi dan lainnya. Pengamanan itu harus dibicarakan," tambahnya.

Sebagai informasi, negara-negara G20 termasuk Indonesia, sepakat untuk mengwasi perkembagan aset kripto secara global.

Gubernur Bank Indonesia Perry Wrjiyo pada konferensi pers G20 Finance Ministers and Central Bank Governors [FMCBG], pada pertengahan Februari lalu,  mengatakan ada kekhawatiran perkembangan kripto akan membawa instabilitas pada sektor keuangan dan prekonomian dunia.

Perry juga mengatakan saat ini seluruh dunia tidak mengakui secara resmi kripto adalah mata uang, namun diakui sebagai aset.

Di Indonesia, kripto masih diperdagangkan sebagai aset di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Bank Indonesia sendiri saat ini tengah menyiapkan uang rupiah digital.

Di sisi lain, Bamsoet juga mengatakan potensi aset kripto sebagai komoditas dan pertumbuhan ekonomi digital nasional juga perlu dibarengi dengn literasi kepada masyarakat, mengingat maraknya berita akan investasi dan aset digital bodong belakangan ini.

"Minimnya literasi masyarakat ini dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk penipuan modus investasi bodong, ponzi dan judi. Saya mendukung Bareskrim dan Bappepti dengan langkah-langkah penegakan hukumnya," kata Bambang.

Bamsoet mengatakan, besarnya pasar kripto di Indonesia dapat dimaknai sebagai potensi ekonomi, peluang investasi, alternatif sumber pemasukan negara, dan stimulus ekonomi nasional.[]