Cyberthreat.id – WhatsApp menjadi satu-satunya produk milik Grup Meta yang tak diblokir oleh pemerintah Rusia.

Pada 11 Maret, Kejaksaan Agung Rusia menggugat Meta Platforms Inc, induk Facebook, Instagram, dan WhatsApp, menyusul kebijakan perusahaan itu yang membolehkan konten ujaran kebencian tentang Rusia dan Presiden Vladimir Putin di platform media sosialnya. Kejagung saat itu menyebut Meta sebagai “organisasi ekstremis”.

Rusia yang menginvasi ke Ukraina pada 24 Februari beberapa kali berselisih dengan Meta. Ini karena Facebook dinilai telah melanggar regulasi internet di Rusia terkait konten-konten terlarang. (Baca: Lagi, Pengadilan Rusia Denda Google dan Meta karena Pelanggaran Konten)

Ketika perang berkobar, media sosial menjadi medan pertempuran lain. Facebook dan Twitter berada di belakang Ukraina. Facebook membatasi akun media Rusia, seperti RT dan Sputnik yang dianggap sebagai corong propaganda Rusia karena menggunakan istilah serangan ke Ukraina sebagai “operasi militer khusus”. (Baca: Media Sosial: Kurusetra Informasi Ukraina-Rusia)

Google juga membatasi serupa terhadap akun YouTube kedua media Rusia tersebut. Rusia pun menyebut Google dan Meta sebagai alat propaganda yang nyata. (Baca: Google dan Meta Disebut Alat Propaganda Anti-Rusia)

Kejagung dan Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) berargumen bahwa aktivitas Meta sengaja “diarahkan terhadap Rusia dan militer Rusia”, tulis TASS.

Kemarin, Senin (21 Maret), Pengadilan Distrik Tversko Moskow akhirnya mengabulkan gugatan Kejagung Rusia yang meminta agar operasional Meta dilarang. Alasan Kejagung terhadap pelarangan itu karena perusahaan telah menolak penghapusan terhadap konten yang menyerukan kekerasan terhadap Rusia, tulis kantor media independen di Rusia, Interfax.

“Operasi perusahaan induk transnasional AS, Meta Platforms Inc, untuk menjual produk, jejaring sosial Facebook dan Instagram, di wilayah Rusia, dilarang atas dasar kegiatan ekstremis,” kata Hakim Olga Solopova dalam putusannya.

Usai putusan tersebut, badan pengawas telekomunikasi Rusia, Roskomnadzor, mengeluarkan pernyataan larangan terhadap media lokal untuk menampilkan logo Meta Platform Inc, termasuk Facebook dan Instagram dalam pemberitaan. Selain itu, media lokal harus harus melabeli Meta sebagai organisasi terlarang di wilayah Federasi Rusia.

Sementara jaksa penuntut mengatakan, meski kedua platform dimasukkan sebagai terlarang, warga dan organisasi tidak akan dituduh sebagai “ekstremis” karena menggunakan Facebook dan Instagram.

"Penggunaan produk Meta oleh individu dan badan hukum seharusnya tidak memenuhi syarat sebagai partisipasi dalam kegiatan ekstremis," kata perwakilan kantor kejaksaan.

"Orang-orang tidak akan dimintai tanggung jawab hanya lantaran menggunakan layanan Meta."

Tak berdasar

Pengacara Meta bersikeras di pengadilan bahwa gugatan Kejagun itu “ilegal dan tidak berdasar”. Perusahaan membantah telah melakukan “kegiatan ekstremis”. Perwakilan perusahaan juga mengatakan, bahwa Meta justru menentang “Russophobia” termasuk seruan terhadap kekerasan.

Sehari setelah Kejagung mengajukan gugatan, Wakil Presiden Meta Nick Clegg bercuit di akun Twitter-nya. Ia membela diri terkait tudingan bahwa perusahaan tidak berada di jalur kebijakan plaform terkait ujaran kebencian dan seruan kekerasan.

“Saya ingin memperjelas: kebijakan kami diutamakan untuk melindungi hak-hak orang untuk berbicara sebagai ekspresi membela diri sebagai reaksi terhadap invasi militer ke negara mereka,” tulisnya dalam sebuah pernyataan yang diunggah.

“Kami tidak bertengkar dengan orang-orang Rusia,” ia menegaskan.

Jika perusahaan menerapkan kebijakan konten standar, tanpa penyesuaian, kata Nick, perusahaan justru akan menghapus konten dari warga Ukraina biasa yang mencoba melawan dan marah terhadap pasukan militer Rusia.

“Untuk jelasnya, kami hanya melakukan kebijakan (seruan kebencian terhadap Rusia) ini di Ukraina. Tak ada perubahan di seluruh kebijakan kami terkait dengan ujaran kebencian sejauh menyangkut orang-orang Rusia.”

“Kami tidak mentolerir Russophobia atau segala bentuk diskriminasi, pelecehan, atau kekerasan terhadap orang Rusia di platform kami,” ujar Nick.

Facebook juga mendapatkan dukungan dari pemerintah Amerika Serikat. "Kami mengutuk keputusan pengadilan Moskow untuk menunjuk Meta, termasuk Facebook dan Instagram, sebagai 'ekstremis'. Serangan terhadap akses ke informasi ini harus dihentikan," tulis juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price di Twitter, dikutip dari TASS.

Popularitas WhatsApp

Yang menarik, keputusan pengadilan Moskow tersebut tidak mencakup alat perpesanan daring, WhatsApp.

"Keputusan ini tidak berlaku untuk operasi perpesanan Meta, WhatsApp, karena tidak adanya fungsi untuk penyebaran informasi publik," kata Hakim Olga

Bagi sebagian orang, keputusan itu tidak masuk akal. Setidaknya ini bagi Kevin Rothrock, redaktur pelaksana untuk media berita Rusia, Meduza edisi bahasa Inggris. “Mengapa hanya beberapa produk Meta yang ekstremis, ini sepenuhnya tidak masuk akal bagi saya,” katanya dikutip dari WIRED.

Namun, tampaknya WhatsApp “diselamatkan” oleh Rusia karena kepopuleran aplikasi di negara tersebut. WhatsApp adalah salah satu sedikit layanan Barat yang tersisa di Rusia dan termasuk populer di tiga teratas, bersama YouTube yang berada di rangking pertama, menurut Statista. Seperti tangkapan layar di bawah ini:

---

---

Data Statista menyebutkan bahwa pengguna bulanan WhatsApp pada Januari 2022 di Rusia mencapai 84 juta, sedangkan Instagram dan Facebook masing-masing 67 juta dan 37 juta.

Di Rusia, menurut Alena Epifanova, peneliti di Dewan Hubungan Luar Negeri Jerman, WhatsApp tidak dipakai untuk aktivitas politik. Kondisi ini berbeda halnya dengan WhatsApp di Brasil. “Negara (Rusia) tidak ingin mengambil risiko kecaman dari orang-orang yang tidak benar-benar berpolitik, tetapi (mereka) menggunakan WhatsApp untuk privasi,” ujar Alena, dikutip WIRED.

Hal senada disampaikan pakar komunikasi berbasis di Moskow, Alena Georgobiani yang menilai bahwa WhatsApp “dilindungi" oleh jumlah pengguna aplikasi karena langkah memblokir layanan justru akan merepotkan banyak orang Rusia. “Semua orang menggunakannya. Saya sendiri tidak memiliki banyak orang di daftar kontak yang tidak memiliki WhatsApp,” ujarnya.

Sementara itu, Leonid Volkov, pendukung aktivis anti-Putin, Alexei Navalny, yang menjadi kepala staf kampanye, menilai keberadaan WhatsApp yang masih dipertahankan oleh Rusia lantaran, sama halnya dengan YouTube, karena “tidak ada pengganti lokal,” ujarnya.

Telegram yang dikembangkan oleh orang Rusia, Pavel Durov, ternyata belum mampu sepenuhnya menggeser WhatsApp sampai konflik Ukraina berkobar. Namun, baru-baru ini, Telegram menjadi naik daun dan mulai mendorong WhatsApp ke bawah, setidaknya selama konflik berlangsung, menyusul Grup Meta dibatasi oleh Rusia. (Baca: Grup Meta Diblokir, Telegram Naik Daun di Rusia)

Di sisi lain, hubungan Rusia dengan Telegram juga tidak mulus, bahkan sempat bersitegang pada 2018. Tahun lalu, Telegram juga mendapat denda sebesar Rp950 juta oleh pengadilan Moskow karena tidak mematuhi penghapusan dua lporan kasus terkait konten terlarang: ajakan demonstrasi anak-anak di bawah umur. (Baca: Pengadilan Rusia Denda Telegram Rp950 Juta)

Kabarnya, Rusia kini sedang menghidupkan kembali aplikasi ICQ, tulis suratkabar Rusia, Vedomosti. Rencana, perusahaan layanan internet Rusia, VK Group, akan meluncurkan kembali layanan perpesanan yang sempat disensor pemerintah.

ICQ kependekan dari “I seek you” yang awalnya dikembangkan di Israel pada era 90-an. Aplikasi memudar popularitasnya di awal 2000-an.

Epifanova tak begitu yakin ICQ mampu menjadi pengganti lokal dari WhatsApp. “Ini semacam lelucon, karena (aplikasi itu) sudah sangat tua,” katanya.[]