Cyberthreat.id - Hakim Mahkamah Agung Brasil Alexandre de Moraes pada hari Jumat memerintahkan penangguhan aplikasi perpesanan Telegram.

Dilansir Reuters, perintah penangguhan Telegram dikeluarkan lantaran menurut hakim aplikasi tersebut telah berulang kali menolak mematuhi perintah pengadilan untuk membekukan akun yang menyebarkan disinformasi atau mematuhi undang-undang negara.

Sebagai tanggapan, pendiri dan CEO Telegram Pavel Durov meminta maaf atas "kelalaian" perusahaan, dan meminta pengadilan untuk menunda keputusannya selama beberapa hari karena berusaha meningkatkan kepatuhan.

Presiden sayap kanan Jair Bolsonaro dan para pendukungnya diketahui selama ini mengandalkan Telegram sebagai bentuk komunikasi massa seperti perusahaan teknologi besar seperti Meta, yang memiliki aplikasi perpesanan WhatsApp, Google milik Alphabet dan Twitter  telah mematuhi perintah Mahkamah Agung untuk menghapus akun yang melanggar karena diduga menyebarkan disinformasi.

Keputusan Moraes, yang kemungkinan akan memicu perdebatan tentang kebebasan berbicara di Brasil yang terpolarisasi secara politik, merupakan babak terakhir dalam pertempuran keadilan dengan Bolsonaro dan sekutunya.

Moraes telah memimpin serangkaian penyelidikan Mahkamah Agung terhadap Bolsonaro dan para pendukungnya karena menyebarkan berita palsu - penyelidikan yang telah membuat marah banyak pihak kanan dan menimbulkan pertanyaan tentang penjangkauan yudisial.

Ditentang Presiden Bolsonaro

Berbicara di sebuah acara keagamaan di negara bagian barat Acre, Bolsonaro mengatakan keputusan pengadilan "tidak dapat diterima."

Menurut putusan Moraes, Telegram telah berulang kali gagal memblokir akun yang melanggar dan mengabaikan keputusan pengadilan.

Durov, pendiri Telegram, menyalahkan kekurangan perusahaannya pada masalah email, dengan mengatakan, "kami pasti bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik." Menulis di akun Telegram pribadinya, Durov meminta pengadilan untuk menunda putusannya.

"Saya yakin begitu saluran komunikasi yang andal terbentuk, kami akan dapat memproses permintaan penghapusan secara efisien untuk saluran publik yang ilegal di Brasil," tulisnya.

Moraes memberi Wilson Diniz Wellisch, kepala regulator telekomunikasi Anatel, 24 jam untuk menerapkan penangguhan, yang akan bertahan sampai Telegram mematuhi perintah pengadilan yang luar biasa, membayar serangkaian denda dan menghadirkan perwakilan negara di hadapan pengadilan.

Moraes juga memerintahkan Apple dan Google untuk membantu memblokir pengguna di platform mereka agar tidak dapat menggunakan Telegram di Brasil. Baik Apple dan Google menolak berkomentar.

Anatel mengatakan telah "meneruskan keputusan yudisial ke entitas yang beroperasi di sektor yang diatur."

Keputusan Moraes dengan cepat menghadapi tentangan resmi.

Menulis di Twitter, Menteri Kehakiman Anderson Torres mengkritik keputusan "monokratis" Moraes, yang katanya telah "merugikan jutaan orang Brasil."

Torres mengatakan dia telah menginstruksikan kementeriannya untuk "mempelajari solusi untuk memulihkan hak rakyat untuk menggunakan jejaring sosial apa pun yang mereka inginkan."

Telegram telah terbukti populer di kalangan kelompok sayap kanan di seluruh dunia.

Di Jerman, di mana media lokal melaporkan polisi pada  Februari memblokir 64 saluran Telegram, aplikasi tersebut telah disalahkan karena memicu subkultur teori konspirasi anti-vaksin yang semakin ganas yang bertukar berita tentang bahaya yang diduga dan mengatur protes yang telah meluas menjadi kekerasan.  

Pada bulan Januari, Bolsonaro menuduh otoritas pemilihan utama negara itu "pengecut" karena mempertimbangkan larangan aplikasi perpesanan di tengah kekhawatiran penggunaannya untuk menyebarkan "berita palsu." []