Cyberthreat.id – Pemerintah menyediakan satelit cadangan (hot backup satellite/HBS) untuk memperkuat dan memperluas akses internet di Indonesia. Proyek ini sudah diproses sejak Oktober 2021 hingga Februari 2022.

Tujuannya, untuk mitigasi risiko Satelit SATRIA-1, ujar Direktur Utama BAKTI Kementerian Kominfo Anang Latief saat teken kontrak pengadaan barang/jasa penyediaan HBS dan jasa pengoperasian, Selasa (15 Maret 2022).

Dalam proyek tersebut, Kemitraan Nusantara Jaya dinyatakan sebagai pemenang. Proyek akan memulai konstruksi pada kuartal pertama 2022 dan diluncurkan pada kuartal pertama 2023.

Satelit berkapasitas 150 GBps tersebut dibangun oleh Boeing dan ditargetkan beroperasi pada kuartal IV 2023. Dari kapasitas tersebut, sebanyak 80 GBps akan digunakan oleh BAKTI untuk Indonesia. Satelit juga akan digunakan oleh negara-negara ASEAN, dalam rangka kerja infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Kapasitas sisanya akan digunakan oleh PT Pasifik Satelit Nusantara untuk menggantikan kebutuhan Satelit Nusantara Dua yang gagal mengorbit pada 2020.

Satelit HBS juga untuk menggantikan base transceiver station (BTS) yang dibangun dengan dana universal service obligation (USO) yang sewa kontraknya berakhir pada 2024.

Kebutuhan satelit

Menurut Anang, saat ini Indonesia membutuhkan sedikitnya satelit dengan kapasitas 1 terabita per detik dan kapasitas ini tidak bisa hanya dicukupi oleh satelit SATRIA.

Dari situlah, kata dia, diambil kebijakan yang untuk menyediakan HBS agar bisa mendukung layanan internet di Indonesia, bahkan sampai ke daerah-daerah pelosok.

“Kami terus berupaya untuk menghadirkan infrastruktur TIK secara merata di seluruh daerah agar masyarakat dapat mengambil bagian dalam akselerasi transformasi digital nasional,” kata Anang.

Anang mengatakan, dengan adanya HBS, satelit utama Satria-1 akan mampu menyediakan jaringan internet cepat, yang ditargetkan bisa menjangkau 150.000 titik layanan publik yang terdiri atas sarana pendidikan, pemerintah daerah, administrasi pertahanan keamanan, dan fasilitas kesehatan.

Potensi penerima manfaat Proyek HBS, pertama akan digunakan instansi di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi di daerah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal).

“Untuk mendukung penyediaan layanan internet cepat di 93.400 titik sekolah SD, SMP, SMA, SMK, madrasah, dan pesantren agar mendukung proses pembelajaran daring di daerah-daerah pelosok,” kata Anang.

Tidak hanya itu, HBS juga akan memberikan akses internet untuk puskesmas dan rumah sakit di 3.700 titik, serta memberikan layanan internet pada 3.900 titik layanan adminisrasi pemerintahan di wilayan 3T.[]

Redaktur: Andi Nugroho