Cyberthreat.id – Dukungan perusahaan-perusahaan internet dan teknologi informasi asal Amerika Serikat terhadap Ukraina tak setengah-setengah.

Salah satunya, Meta Platform Inc, induk perusahaan media sosial Facebook, Instagram, dan WhatsApp.

Sejak awal invasi Rusia ke Ukraina, pada 24 Februari lalu, kekhawatiran yang ditimbulkan dari perang fisik ialah perang informasi di media sosial. (Baca: Media Sosial: Kurusetra Informasi Ukraina-Rusia)

Facebook dan Twitter ialah dua plataform digital AS yang paling kenceng berada di belakang Ukraina. Mereka membatasi informasi-informasi yang dianggap keliru/hoaks atau propaganda Rusia.

Facebook sejak awal memblokir akun-akun media massa yang mendukung Rusia, seperti RT dan Sputnik karena dianggap sebagai corong Rusia terkait pemberitaan invasi.

Terakhir, kedua platform medsos itu menghapus unggahan dari Kedutaan Besar Rusia. (Baca: Twitter dan Facebook Hapus Unggahan Kedutaan Rusia Soal Serangan terhadap Rumah Sakit Anak)

Rusia pun membalas dengan memblokir akses ke Facebook dan Twitter.

Beberapa hari kemudian, kedua platform menyediakan domain situsweb berbasis .onion (hanya bisa diakses melalui peramban web Tor) yang biasa dipakai untuk jaringan di darkweb demi melewati pemblokiran di Rusia. (Baca: Lewati Pemblokiran, Twitter dan Facebook Tersedia di Dark Web dengan Browser Tor)

Untuk terus menyudutkan Rusia, kini Meta Platform memutuskan akan membiarkan konten-konten dari beberapa negara yang menggambarkan tentang kekerasan Rusia dan tentaranya dalam konteks invasi.

Perusahaan akan membolehkan beberapa unggahan yang menggemakan kematian terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin atau Presiden Belarusia Alexander Lukasheno di negara-negara, seperti Rusia, Ukraina, dan Polandia.

Informasi itu didapat Reuters pada Kamis (10 Maret 2022) berdasarkan email internal perusahaan yang ditujukan kepada moderator konten.

"Kami untuk sementara mengizinkan sebagai bentuk ekspresi politik yang biasanya melanggar aturan kami, seperti ujaran kekerasan, contoh 'kematian bagi penjajah Rusia’,” tutur juru bicara Meta dalam sebuah pernyataan.

Namun, perusahaan akan melarang konten-konten tentang kekerasan terhadap warga sipil Rusia.

Langkah Meta telah melanggar kebijakan platform yang dibuatnya sendiri, alih-alih meredakan informasi keliru dan menyesatkan, justru menggaungkan permusuhan di medsos.

Keputusan itu semakin menegaskan tudingan Rusia bahwa Google dan Meta Platform Inc adalah alat propaganda terbuka anti-Rusia.

"Kita harus memberi perhatian khusus pada perilaku luar biasa yang sama sekali tidak dapat diterima dari raksasa TI asing, Amerika pertama dan terutama, seperti Google dan Meta," kata. Wakil Kepala Departemen Informasi dan Pers Kementerian Luar Negeri Rusia, Oleg Gavrilov.

"Kegiatan propaganda bermusuhan sedang dilakukan secara terbuka di platform sosial mereka, sumber informasi Rusia diblokir, akses ke media massa Rusia sedang dibatasi, hasil pencarian kami buruk, sedankan berita palsu sedang disebarluaskan tanpa halangan, beberapa di antaranya disamarkan sebagai iklan kontekstual." (Baca: Google dan Meta Disebut Alat Propaganda Anti-Rusia)

Menurut Meta, konten-konten yang menyerukan kematian para pemimpin akan dibolehkan, kecuali mengandung target lain atau memiliki dua indikator, seperti lokasi dan metode.

Perubahan kebijakan sementara menyangkut kekerasan tentara Rusia berlaku di Armenia, Azerbaijan, Estonia, Georgia, Hongaria, Latvia, Lithuania, Polandia, Rumania, Rusia, Slovakia, dan Ukraina.

"Kami membolehkan terhadap ujaran kekerasan yang seharusnya dihapus di bawah kebijakan Hate Speech ketika: (a) menargetkan tentara Rusia, kecuali tawanan perang, atau (b) menargetkan Rusia di mana jelas bahwa konteksnya adalah invasi Rusia ke Ukraina (misalnya, konten menyebutkan invasi, pertahanan diri, dll.)," kata perusahaan dalam email.

"Kami melakukan ini karena kami telah mengamati bahwa dalam konteks khusus ini, 'tentara Rusia' digunakan sebagai proxy untuk militer Rusia. Kebijakan Hate Speech terus melarang serangan terhadap Rusia," kata email itu.[]