Bogor, Cyberthreat.id - Presiden Joko Widodo berjanji meninggalkan pola pikir lama dalam era kepemimpinannya lima tahun ke depan. Presiden menyampaikannya dalam pidato politik di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Minggu (14 Juli 2019).

"Kita harus mencari sebuah model baru, cara baru, nilai-nilai baru dalam mencari solusi dari setiap masalah dengan inovasi-inovasi," kata Jokowi.

Indonesia, kata dia, hidup dalam lingkungan global yang sangat dinamis. Fenomena global yang penuh perubahan, penuh kecepatan, penuh risiko, penuh kompleksitas dan penuh kejutan yang bisa saja meleset dari perhitungan.

Jokowi menekankan bahwa Indonesia harus meninggalkan cara-cara lama, pola-pola lama. Lupakan kebiasaan lama dalam mengelola organisasi, mengelola lembaga dan mengelola pemerintahan. 

"Yang sudah tidak efektif, kita buat menjadi efektif! Yang sudah tidak efisien, kita buat menjadi efisien!."

Indonesia, kata Jokowi, harus menuju kepada sebuah negara yang lebih produktif, memiliki daya saing serta fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan.

"Kita menyiapkan tahapan-tahapan besar itu," tegas dia.

Pemerintah Jangan Lamban

Ada lima tahapan yang dipaparkan Jokowi menuju perubahan besar. Dimulai dari pembangunan infrastruktur berkelanjutan, pembangunan SDM, investasi, reformasi birokrasi sampai penggunaan APBN yang tepat sasaran.

Analis politik Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah Putra, mengatakan pidato Jokowi sebenarnya sama saja dengan lima tahun lalu saat memenangi Pilpres 2014. 

Ketika itu, kata dia, Indonesia sudah menyiapkan diri untuk menuju era digitalisasi, tapi dalam penerapannya selama lima tahun periode pertama amat lamban.

"Orientasi digital itu tidak dapat dihindari," kata Dedi kepada Cyberthreat, Minggu (14 Juli 2019).

Menurut Dedi, semua persoalan akan beralih ke digitalisasi yang sanggup menghemat banyak hal. Efektif dan efisien di segala bidang. Sayangnya kelemahan utama Indonesia adalah pemerintah selalu tertinggal.

"Contoh, sampai hari ini rasanya pemerintah belum benar-benar akomodatif terhadap sistem digital transportasi, belum lagi financial technology. Selalu inovasi muncul lebih dahulu dan disusul regulasi yang relevan," ujarnya.

Perkuat Sinergi Antar Lembaga

Lima tahun ke depan, kata Dedi, pemerintahan Jokowi harus melakukan penguatan sinergi antar lembaga. Menurut dia, pemerintah sejauh ini tidak beriring dengan penyedia teknologi, baik dari sisi knowledge maupun infrastrukturnya.

Misalnya knowledge dikuasai oleh teknopark, universitas, sementara korporasi memiliki infrastruktur dan pemerintah sebagai regulator dan fasilitator. 

"Hari ini ketiganya tidak sejalan, seolah memiliki jalur masing-masing. Penguatan sinergi itu yang seharusnya di bangun."