Cyberthreat.id -  Wakil Perdana Menteri Ukraina Mykhailo Fedorov mengatakan pada Sabtu (26 Februari 2020) bahwa pemerintah sedang membentuk “pasukan TI” untuk memerangi serangan siber dari Rusia.

“Kami sedang menciptakan ‘pasukan TI’,” kata Fedorov dalam cuitan di akun Twitter yang menautkan ke aplikasi Telegram yang mencantumkan daftar situsweb terkemuka Rusia.

“Akan ada tugas untuk semua orang. Kami terus berjuang di front siber. Tugas pertama ada di saluran untuk spesialis siber,” ia menambahkan dikutip dari Reuters.

Saluran Telegram itu mencantumkan 31 situsweb bisnis besar Rusia dan lembaga negara, termasuk perusahaan energi Gazprom, produsen minyak terbesar kedua Lukoil, tiga bank, dan beberapa situsweb pemerintah.

Kremlin.ru, situsweb resmi Istana Kepresidenan Rusia dan kantor Presiden Rusia Vladimir Putin, dimatikan pada hari Sabtu karena menjadi target serangan DDoS. (Baca: Serangan DDoS Menggunakan Cara Baru, Bagaimana Menghindarinya?)

Pekan lalu,Inggris dan AS menuding bahwa peretas militer Rusia berada di balik serentetan serangan DDoS yang membuat situsweb perbankan dan pemerintah Ukraina offline sebelum invasi Rusia terjadi.

Namun, Rusia membantah tudingan kedua negara termasuk dari pemerintah Ukraina. (Baca: Rusia Tolak Tuduhan AS atas Serangan Siber yang Lumpuhkan Perbankan Ukraina)

Sebelum invasi itu juga ditemukan perangkat lunak jahat penghapus data yang telah menginfeksi ratusan komputer di Ukraina, menurut perusahaan keamanan siber Slovakia, ESET.

Perang dunia maya tak terelakkan meski Rusia tak mengakui telah melakukannya. Sejumlah peretas bawah tanah telah dipanggila Ukraina untuk membantu melindungi infrastruktur kritis dari serangan Rusia. (Baca: Ukraina Panggil Para Hacker Underground untuk Lawan Rusia)

Akun Twitter yang terkait kelompok peretas Anonymous juga telah mengumumkan rencana untuk menyerang Rusia. Di hari pernyataannya mendukung Ukraina, mereka mengklaim telah membuat situsweb Kementerian Pertahanan Rusia offline.  (Baca: Hacker Anonymous Nyatakan Perang terhadap Rusia)

Namun, klaim itu masih sulit diverifikasi. Memang saat pernyataan itu dikeluarkan, Cyberthreat.id sempat mengakses situsweb www.mil.ru, tapi tidak bisa diakses.

Pada Sabtu (26 Februari), Kementerian Pertahanan Rusia membantah bahwa situswebnya diretas.

“Semua sarana teknis dan perangkat lunak dari portal internet Kementerian Pertahanan Rusia beroperasi dengan parameter yang ditetapkan dalam mode normal,” kata Kementerian dalam sebuah pernyataan, dikutip dari kantor media independen Rusia, Interfax.

“Informasi yang disebarluaskan di media sosial oleh pendukung untuk kemenangan Ukraina bahwa kelompok Anonymous diduga meretas situsweb Kementerian Pertahanan Rusia dan ‘mencuri’ data pribadi pegawai Kementerian Pertahanan adalah palsu dan konyol,” demikian pernyataan itu.

Bukan hal yang aneh bagi peretas lepas atau peretas yang bergerak karena dorongan ideologis terjun ke dalam konflik global, tulis Reuters. Tindakan serupa terjadi selama pemberontakan untuk  menggulingkan pemerintahan di sejumlah negara Arab seperti Tunisia, Mesir, dan Libya pada 2010-2011—ini yang kemudian disebut dengan “Musim Semi Arab”.[]