Cyberthreat.id - Jepang sedang mempertimbangkan untuk memberlakukan pembatasan yang lebih ketat pada perusahaan yang membeli perangkat lunak luar negeri sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan langkah-langkah untuk melawan serangan siber, menurut proposal oleh sebuah panel yang dirilis pada hari Selasa.

Langkah itu akan menjadi bagian dari inisiatif Perdana Menteri Fumio Kishida untuk mempertahankan keamanan ekonomi Jepang terutama terhadap China, seperti dengan mencegah kebocoran teknologi sensitif dan membangun rantai pasokan yang lebih tangguh.

Dalam proposal tersebut, panel menyerukan pembuatan undang-undang yang memungkinkan pemerintah untuk memerintahkan perusahaan untuk memberikan informasi awal saat memperbarui perangkat lunak atau pengadaan peralatan baru yang dapat menempatkan Jepang pada risiko serangan siber.

Seperti diketahui, dalam sejumlah kasus, pembaruan perangkat lunak sering kali menjadi pintu masuk untuk menyisipkan skrip baru berisi malware jahat yang dapat mengancam keamanan.

Peraturan tersebut akan menargetkan perusahaan-perusahaan di industri yang penting bagi keamanan nasional seperti energi, pasokan air, teknologi informasi, keuangan dan transportasi, kata proposal itu.

“Karena digitalisasi yang cepat di dunia saat ini, hampir semua bidang kegiatan ekonomi termasuk yang melibatkan infrastruktur penting menjadi sasaran serangan siber,” kata panel tersebut, saat  menjelaskan perlunya undang-undang baru.

"Penting untuk memastikan regulasi apa pun tidak membatasi aktivitas bisnis secara berlebihan," kata panel tersebut seperti dilansir Reuters, Rabu, 2 Februari 2022.

Usulan oleh panel akademisi akan menjadi platform untuk undang-undang yang akan diajukan pemerintah ke parlemen akhir bulan ini.

Negara ekonomi maju, termasuk Amerika Serikat dan Jepang, telah menghadapi beberapa serangan siber besar baru-baru ini termasuk yang memiliki hubungan dengan Rusia dan China.  

Jepang berada di bawah tekanan untuk mengikuti jejak Amerika Serikat dalam meningkatkan tindakan balasan terhadap serangan siber dan bersaing dengan dorongan Beijing yang semakin besar untuk mengekspor teknologi sensitif seperti drone komersial dan kamera keamanan.

"Jepang bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Australia untuk mendukung terciptanya infrastruktur komunikasi yang terpercaya di Asia, terutama melalui bantuan dana melalui lembaga keuangan milik negara," kata Masato Kanda,
wakil menteri keuangan Jepang untuk urusan internasional.[]