Cyberthreat.id – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat trafik serangan siber sepanjang tahun lalu di seluruh Indonesia mencapai 1,6 miliar serangan.

Dari jumlah tersebut, serangan tertinggi berupa infeksi perangkat lunak jahat (malware) dengan 62 persen, kata Kepala BSSN Letjen TNI (purn) Hinsa Siburian saat rapat kerja bersama Komisi I DPR, Kamis (20 Januari 2022)

Selain itu, tercatat pula aktivitas trojan posisi kedua dengan jumlah 10 persen dan upaya pengumpulan informasi target sebesar 9 persen di peringkat ketiga.

Sementara, peretasan situsweb tercatat sebesar 5.574 kasus. Peretasan tertinggi terjadi di situsweb pendidikan tinggi dengan jumlah 36,94 persen, diikuti dengan situsweb swasta sebesar 25,1 persen dan situsweb pemerintah daerah sebanyak 18,23 persen.

“Ini menjadi perhatian untuk para stakeholder terkait dalam menangani permasalahan keamanan siber,” ujarnya.

Hinsa mengeluhkan masih sedikit respon dari lembaga atau instansi terkait yang terkena serangan siber. Sepanjang tahun lalu, hanya 8,5 persen respons yang dibalas dan ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dari total 2.258 notifikasi yang diberikan setiap terjadi serangan.

“Ini memang masalah kesadaran dari pemangku kepentingan untuk menindaklanjutinya. Ini tantangan tersendiri memang,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Hinsa juga menjelaskan terkait perkembanganprogram pembangunan CSIRT di seluruh Indonesia.  Pada tahun ini, CISRT akan dibangun di 32 di instansi pusat dan daerah.

Ia mengatakan, pembentukan 131 CSIRT saat ini masih dirasa kurang untuk menjaga keamanan siber di Indonesia.

“Keamanan siber ini masih belum masuk ke kabupaten atau kota dan sektor swasta yang lain,” kata Hinsa. Sementara, untuk sejumlah pemerintah provinsi, diakuinya telah memiliki kematangan keamanan siber.

Ia juga menyarankan agar tiap-tiap lembaga pemerintah meningkatkan kapasitas SDM dalam hal keamanan siber dan sandi, serta evaluasi tentang kematangan keamanan siber

“Evaluasi kematangan keamanan siber untuk lembaga baru sebesar 11,22 persen, sedangkan tingkat pemerintah daerah sebesar 38,24 persen,” ujarnya.[]

Redaktur: Andi Nugroho