Cyberthreat.id – Pengadilan Tinggi Pemilu Brasil (TSE) sedang mempertimbangkan apakah akan melarang aplikasi pesan daring Telegram menjelang pemilihan Oktober mendatang.

Telegram dikatakan belum memberikan respon untuk membantu memerangi penyebaran informasi salah (misinformation.

Telegram yang memiliki tim developer berbasis di Dubai ialah layanan pesan populer di Brasil, tapi tidak memiliki kantor perwakilan di negara tersebut.

Sejak medio Desember lalu, menurut Reuters, dikutip Jumat (21 Januari 2022),  Ketua Pengadilan Pemilu TSE Luis Roberto Barroso telah berusaha untuk bertemu dengan pendiri Telegram Pavel Durov membahas cara memerangi penyebaran informasi palsu.

Barroso mencatat bahwa TSE telah menjalin kemitraan dengan hampir semua platform media sosial utama untuk mengekang berita palsu dan penyebaran teori konspirasi tentang legitimasi sistem pemilihan Brasil.

Namun, Telegram tidak menanggapi permintaan komentar. Menurut TSE, 53 persen smartphone di Brasil menggunakan aplikasi Telegram.

Presiden sayap kanan negara itu Jair Bolsonaro memiliki 1 juta pelanggan di Telegram. Sekutu presiden beralih ke aplikasi setelah platform lain, seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram, menghapus beberapa postingannya.

TSE memperingatkan bahwa mereka akan membahas langkah-langkah yang akan diambil pada awal Februari, dan menyoroti bahwa tidak boleh ada pengecualian terkait dengan platform yang beroperasi di Brasil.[]