Cyberthreat.id – Pemerintah Kosovo pada Selasa (4 Januari 2022) mengumumkan pelarangan terhadap penambangan mata uang kripto (cryptocurrency).

Alasan larangan tersebut yaitu guna mengendalikan konsumsi listrik negara tersebut agar tidak terjadi krisis energi. Penambangan kripto sendiri memakan energi listrik begitu besar.

Terlebih, Desember lalu, negara tersebut terpaksa menjadwal pemadaman listrik lantaran harga impor batu bara tinggi. Kosovo mengumumkan keadaan darurat selama 60 hari dan akan mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk impor energi, menjadwalkan pemadaman listrik, dan lainnya.

“Semua lembaga penegak hukum akan menghentikan produksi aktivitas ini secara kooperatif dengan lembaga terkait lain yang akan mengidentifikasi lokasi produksi cryptocurrency,” ujar Menteri Ekonomi dan Energi Kosovo, Artane Rizvanolli, dikutip dari Reuters, diakses Rabu (5 Januari 2022).

Banyak anak muda di Kosovo terlibat dalam penambangan kripto lantaran harga listrik di negara Eropa tenggara tersebut terbilang murah. Penambangan kripto meningkat di Kosovo utara, sebagian besar dihuni oleh orang Serbia yang tidak mengakui negara bagian Kosovo dan menolak membayar listrik.

Seorang penambang, yang berbicara dengan syarat anonim dan memiliki 40 GPU (Graphics Processing Units), mengatakan, bahwa dirinya membayar sekitar 170 euro per bulan untuk listrik dan mendapatkan sekitar 2.400 euro per bulan dari  penambangan.

Negara berpenduduk 1,8 juta orang itu sekarang mengimpor lebih dari 40 persen energi yang dikonsumsinya dengan permintaan tinggi selama musim dingin ketika orang-orang menggunakan listrik terutama untuk pemanas.

Sekitar 90 persen persen produksi energi di Kosovo berasal dari lignit, batu bara lunak yang menghasilkan polusi beracun saat dibakar. Angka resmi menunjukkan Kosovo memiliki cadangan lignit terbesar kelima di dunia dengan 12-14 miliar ton.[]