Jakarta, Cyberthreat.id – Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi dan RUU Belanja Online harus segera disahkan. Alasannya, perlindungan konsumen sangat penting berkaitan dengan tren transaksi online saat ini.

Menurut dia, pemerintah harus memperhatikan sisi perlindungan konsumen ketimbang hanya menggenjot pertumbuhan ekonomi.

“Sangat berbahaya apabila transaksi antara konsumen dengan pedagang online di marketplace berjalan tanpa pengawasan oleh regulator. Karena, potensi pelanggaran hak konsumen sangat besar,” kata dia saat dihubungi Cyberthreat.id, Jumat (12 Juli 2019).

“RPP Belanja Online itu krusial sekali, selama ini belanja online itu dominan di Indonesia, tetapi belum ada regulasi soal itu. Terakhir yang saya dengar RPP Belanja Online ini sudah ada di meja Sekretariat Negara,”kata Tulus.

Tulus mengatakan, sejauh ini pemerintah kurang menggalakkan literasi digital kepada masyarakat. Padahal, transaksi ekonomi digital mensyaratkan literasi kepada konsumen. Sebab, hal ini berkaitan kemampuan konsumen yang andal terkait sisi teknologi digital dan atau kemampuan membaca berbagai persyaratan teknis sebelum transaksi dilakukan.

“Data konsumen seperti email, nomor handphone, alamat rumah, nomor kartu bank, itu semua haruslah dilindungi,” kata dia.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika bidang Ekonomi Digital, Lis Sutjiati, juga menyampaikan pentingnya perlindungan konsumen di era ekonomi digital saat ini agar tidak ada konsumen yang dirugikan.

“Perlindungan konsumen ini tak hanya soal data pribadi, tapi juga transaksi yang dilakukan secara digital. Itu harus aman dari ancaman siber,” kata dia.