
Ilustrasi
Ilustrasi
Cyberthreat.id - Rusia akan terus memperlambat kecepatan akses Twitter pada perangkat seluler sampai semua konten yang dianggap ilegal dihapus, kata regulator komunikasi Rusia Roskomnadzor kepada Reuters, Senin.
Pihak berwenang Rusia baru-baru ini telah mengambil langkah-langkah untuk mengatur raksasa teknologi dengan mengenakan denda kecil untuk pelanggaran konten. Sejala dengan itu, Rusia juga berusaha memaksa perusahaan asing untuk memiliki perwakilan resmi di Rusia dan menyimpan data pribadi Rusia di wilayahnya.
Twitter telah mengalami hukuman perlambatan akses di Rusia sejak Maret karena posting yang berisi pornografi anak, informasi penyalahgunaan narkoba atau ajakan bunuh diri untuk untuk anak di bawah umur, kata Roskomnadzor.
Twitter, yang tidak segera berkomentar pada hari Senin, sebelumnya telah membantah mengizinkan platformnya digunakan untuk mempromosikan perilaku ilegal. Dikatakan, Twitter tidak memberi toleransi untuk eksploitasi seksual anak dan melarang promosi bunuh diri atau menyakiti diri sendiri.
Pembatasan itu membuat video dan foto di Twitter terasa lebih lambat berjalan di perangkat seluler, tetapi Roskomnadzor melonggarkan pembatasan kecepatan pada jaringan tetap pada bulan Mei.
Roskomnadzor mengatakan Twitter, yang telah didenda total US$ 511.900 tahun ini, telah secara sistematis mengabaikan permintaan untuk menghapus materi yang dilarang sejak 2014, tetapi telah menghapus lebih dari 90% posting ilegal.
"Sampai sekarang, masih ada 761 unggahan yang tidak terhapus," kata Roskomnadzor menanggapi pertanyaan Reuters.
"Syarat untuk mencabut pembatasan akses pada perangkat seluler adalah Twitter sepenuhnya menghapus materi terlarang yang terdeteksi oleh Roskomnadzor."
"Kami juga menegaskan kembali bahwa jejaring sosial Twitter telah berulang kali dinyatakan bersalah oleh pengadilan Rusia karena melakukan pelanggaran administratif," kata Roskomnadzor.[]
Share: