Cyberthreat.id - Sejumlah media berita Israel melaporkan bahwa Itzik Benbenisti yang baru dua pekan diangkat sebagai CEO NSO Grup. Keputusan itu menyusul pengumuman Amerika Serikat yang memasukkan perusahaan pembuat alat peretasan itu dalam daftar hitam.

The Jerusalem Post dan Haaretz melaporkan bahwa Benbenisti memutuskan untuk tidak mengganti CEO saat ini Shalev Hulio setelah Biro Industri dan Keamanan Departemen Perdagangan AS menambahkan Grup NSO ke Daftar Entitas "karena terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan keamanan nasional atau kepentingan kebijakan luar negeri Amerika Serikat" minggu lalu.

NSO Group tidak menanggapi permintaan komentar, tetapi mengkonfirmasi keputusan Benbenisti kepada Haaretz. Pengangkatannya sebagai CEO telah diumumkan pada 31 Oktober, tetapi dia belum memulai pekerjaannya.

Sumber mengatakan kepada Haaretz bahwa Benbenisti ketakutan dengan sanksi baru serta pengungkapan baru-baru ini tentang spyware perusahaan yang dapat menyebabkan konsekuensi hukum.

Departemen Perdagangan AS mengatakan NSO Group dan perusahaan spyware lain bernama Candiru ditambahkan ke daftar karena para pejabat telah menemukan "bukti bahwa entitas ini mengembangkan dan memasok spyware ke pemerintah asing yang menggunakan alat ini untuk secara jahat menargetkan pejabat pemerintah, jurnalis, pebisnis, aktivis, akademisi, dan pekerja kedutaan."

Departemen Perdagangan mencatat bahwa pemerintah yang diberikan alat ini menindas sejumlah orang di negara lain, menjelaskan bahwa beberapa pemerintah otoriter menargetkan "pembangkang, jurnalis, dan aktivis di luar perbatasan kedaulatan mereka untuk membungkam perbedaan pendapat."

NSO Group terus menghadapi rentetan pemberitaan buruk  tentang bagaimana spyware Pegasus telah digunakan di seluruh dunia.

Pekan lalu, laporan mengejutkan dari Citizen Lab Universitas Toronto dan Associated Press mengatakan bahwa bahkan agen mata-mata pemerintah Israel sendiri menggunakan alat itu untuk meretas telepon enam aktivis hak asasi manusia Palestina.  (Lihat: Ponsel iPhone Aktivis Palestina Diretas Spyware Pegasus)

Sebelumnya, penguasa Uni Emirat Arab juga dilaporkan menggunakan Pegasus untuk memata-matai mantan istrinya dan pengacara Inggrisnya.

Pada bulan Juli, seperti dilansir ZDnet, "Pegasus Project" menggunakan informasi dari Amnesty International, Citizen Lab Universitas Toronto, dan Forbidden Stories untuk mengungkap bahwa spyware NSO Group digunakan untuk menargetkan setidaknya 65 eksekutif bisnis, 85 aktivis hak asasi manusia, 189 jurnalis, dan setidaknya 600 politisi.

Pejabat pemerintah yang ditargetkan termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, dan Presiden Irak Barham Salih. Para menteri kabinet dari puluhan negara, termasuk Mesir dan Pakistan, juga menjadi sasaran.

Pekan lalu, setelah pengumuman sanksi, beberapa anggota Kongres AS menuntut Departemen Luar Negeri menyelidiki lebih lanjut bagaimana Pegasus dan spyware lainnya digunakan untuk menyalahgunakan hak asasi manusia di seluruh dunia.

“Sebagai anggota Kongres yang sangat prihatin dengan meningkatnya gelombang otoritarianisme di seluruh dunia, kami telah melacak dengan cermat proliferasi paralel dan memperkuat alat pengawasan dan intrusi siber yang didistribusikan secara komersial. Ini adalah teknologi yang sangat sensitif dan kuat yang digunakan oleh pemerintah asing terhadap orang Amerika, serta terhadap jurnalis dan aktivis sipil," kata anggota Kongres dalam sebuah pernyataan bersama.

"Sementara laporan baru-baru ini mengkonfirmasi bahwa perangkat lunak Pegasus NSO Group digunakan untuk melawan jurnalis, aktivis hak asasi manusia, dan politisi oposisi, banyak lainnya mengambil keuntungan dari pasar senjata baru ini."

Laporan Haaretz menyebutkan, Hulio berencana untuk tetap menjabat sebagai CEO untuk membimbing perusahaan melalui  periode sulit ini.[]